Kompas.com - 14/10/2020, 12:16 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy yakin adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat mengatasi masalah ketimpangan.

Sebab, kata dia, melalui UU tersebut, akan terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia.

"Akan terjadi perombakan besar-besaran struktur ketenagakerjaan di Indonesia di mana lahir para pelaku usaha kecil, bahkan akan tumbuh ke menengah dan akan terbangun korporasi usaha yang lebih mengedepankan gotong royong, bukan hanya sekadar kolaborasi," ujar Muhadjir saat memberi keynote speech dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan dengan tema "Komitmen Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan bagi Peserta JKN di Era Adaptasi Kebiasaan Baru" secara daring, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Menko PMK Minta BPJS dan Kemenkes Susun Rencana Implementasikan UU Cipta Kerja

Muhadjir mengatakan, hal tersebut merupakan impian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mencetuskan UU Cipta Kerja.

Tujuannya, menciptakan pemerataan yang selama ini masih menjadi masalah di Indonesia.

"Ketimpangan masih jadi problem di Indonesia dan dengan terobosan UU Cipta Kerja ini, saya yakin juga dilaksanakan dengan baik akan berhasil dengan baik," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai sebuah produk UU, kata dia, UU Cipta Kerja pasti memiliki titik lemah dan kekurangan sehingga tidak sempurna.

Baca juga: Draf UU Cipta Kerja Dikirim ke Presiden Rabu Ini, Belum Bisa Diakses Publik

Oleh karena itu, kata Muhadjir, beberapa kekurangan dan kesalahan yang ada dalam UU tersebut masih bisa dibenahi.

"Paling tidak, bisa diatur dalam peraturan yang lebih rendah baik itu peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan seterusnya," kata dia.

Selain itu, Muhadjir meminta para stakeholder untuk turut menyosialisasikan UU Cipta Kerja sesuai bidang masing-masing sehingga masyarakat memahami isi UU tersebut dan tidak termakan hoaks.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.