Selain buruh, mahasiswa juga turut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa ini.
Demonstran menuntut Presiden Jokowi mencabut UU Cipta Kerja melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Bentrok dengan aparat kepolisian tak terhindarkan di sejumlah daerah.
Baca juga: Ini 6 Keuntungan yang Diberikan UU Cipta Kerja untuk UMKM dan Koperasi
Namun, selama tiga hari berturut-turut, Presiden Jokowi tidak buka suara.
Pada Selasa (6/10/2020), Presiden mengikuti rapat terbatas membahas Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi di Istana Bogor. Tidak ada pernyataan soal omnibus law UU Cipta Kerja.
Keesokan harinya atau pada Rabu (7/10/2020), Presiden Jokowi kembali beraktivitas di Istana Bogor. Namun, agendanya internal alias tidak untuk diliput media.
Pada Rabu sore, ia terbang ke Solo untuk nyekar atau ziarah ke makam ibunda. Seusai ziarah, Kepala Negara bertolak ke Yogyakarta untuk menginap di Istana Kepresidenan Gedung Agung.
Mantan Wali Kota Solo itu pun masih belum mengeluarkan pernyataan soal UU Cipta Kerja.
Baca juga: Kepala BKPM: UU Cipta Kerja Adalah UU Masa Depan
Pada Kamis pagi, Presiden Jokowi bertolak dari Bandara Adisutjipto, Sleman, menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia memantau lahan yang akan dijadikan lumbung pangan di Pulang Pisau.
Di sana Jokowi juga membagikan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro.
Pada hari yang sama, massa buruh dan mahasiswa bergerak ke Istana Negara untuk menuntut Presiden Jokowi mencabut UU Cipta Kerja. Namun, lagi-lagi tak ada respons.
Presiden sebenarnya sempat menyampaikan pernyataan di Kalimantan Tengah, tetapi hanya terkait lumbung pangan. Kepala Negara tidak menyinggung soal UU Cipta Kerja ataupun aksi unjuk rasa yang berujung anarkistis.
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menyayangkan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kalimantan Tengah pada saat buruh menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Istana.
Baca juga: Buruh Geruduk Istana Kamis Ini, Desak Jokowi Batalkan UU Cipta Kerja
Jumisih menuding, Presiden Jokowi menghindar dari buruh.
"Presiden itu menghindar, enggak gentle ya. Harusnya hadapi kami dong yang ingin ketemu," ujar Jumisih kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2020).
Jumisih mengatakan, pada momen inilah semestinya Presiden Jokowi mendengar aspirasi masyarakat.
Menurut dia, kunjungan kerja ke daerah sekalipun sebenarnya dapat ditunda karena tuntutan sejumlah elemen masyarakat yang mendesak.
"Katanya Presiden dari rakyat, katanya mau mendengarkan aspirasi rakyat, katanya jadi Presiden untuk rakyat, harusnya itu (menemui buruh) dilakukan," ujar Jumisih.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan