Menanti Suara Jokowi di Tengah Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja...

Kompas.com - 09/10/2020, 06:06 WIB

Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, juga mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang malah terkesan menghindar dari demontrasi buruh.

Ia mengatakan, semestinya Presiden Jokowi menemui para buruh yang memprotes UU Cipta Kerja untuk meredam sikap penolakan buruh.

Menurut Umam, Kepala Negara semestinya menerima kedatangan buruh di Istana Kepresidenan, lalu menjelaskan aspirasi buruh yang telah diakomodasi pemerintah dalam UU Cipta Kerja.

"Kalau Presiden mau berpikir strategis, jujur ke kaum pekerja, cukup temui dan minta para menterinya jelaskan pasal-pasal kontroversial itu kalau memang sudah mengakomodasi aspirasi buruh," ujar dia.

Bantah lari

Pejabat setingkat menteri di lingkaran Presiden Jokowi pun tidak ada yang buka suara terkait pro dan kontra UU Cipta Kerja.

Baca juga: Tenaga Ahli Utama KSP Sesalkan Perusakan Usai Aksi Demonstrasi

Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Pernyataan justru datang dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian.

Ia menegaskan, Presiden Jokowi tidak lari dari demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang digelar di depan Istana.

Donny menyebutkan, agenda kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah sudah dijadwalkan sejak jauh hari. Oleh karena itu, Jokowi tetap terbang ke Kalteng meski kantornya dikepung demonstran.

"Bukan kemudian lari dari demonstrasi. Presiden bukan sosok yang seperti itu ya," kata Donny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Donny menegaskan bahwa agenda Presiden Jokowi meninjau lumbung pangan di Pulang Pisau itu tetap menjadi prioritas dan tak bisa dibatalkan begitu saja.

"Rakyat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Itu agenda pentingnya Presiden bagi rakyatnya di provinsi lain," kata dia.

Baca juga: Istana: Tidak Ada Opsi Penerbitan Perppu untuk Batalkan UU Cipta Kerja

Sementara saat ditanya apakah Presiden Jokowi akan menemui demonstran apabila ada aksi unjuk rasa lanjutan pada hari-hari selanjutnya, Donny enggan memberi jawaban pasti.

"Kita lihat saja nanti bagaimana karena kan belum terjadi," kata dia.

Adapun terkait tuntutan demonstran agar Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja, Donny menyebut hal itu belum menjadi pertimbangan pemerintah.

"Hingga saat ini, belum ada pertimbangan untuk itu. Itu baru suara dari kelompok masyarakat, tapi dari pemerintah belum ada," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X