Menanti Suara Jokowi di Tengah Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja...

"Presiden itu menghindar, enggak gentle ya. Harusnya hadapi kami dong yang ingin ketemu," ujar Jumisih kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Jumisih mengatakan, pada momen inilah semestinya Presiden Jokowi mendengar aspirasi masyarakat.

Menurut dia, kunjungan kerja ke daerah sekalipun sebenarnya dapat ditunda karena tuntutan sejumlah elemen masyarakat yang mendesak.

"Katanya Presiden dari rakyat, katanya mau mendengarkan aspirasi rakyat, katanya jadi Presiden untuk rakyat, harusnya itu (menemui buruh) dilakukan," ujar Jumisih.

Baca juga: Istana Kepresidenan Dilempari Batu dan Petasan

Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, juga mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang malah terkesan menghindar dari demontrasi buruh.

Ia mengatakan, semestinya Presiden Jokowi menemui para buruh yang memprotes UU Cipta Kerja untuk meredam sikap penolakan buruh.

Menurut Umam, Kepala Negara semestinya menerima kedatangan buruh di Istana Kepresidenan, lalu menjelaskan aspirasi buruh yang telah diakomodasi pemerintah dalam UU Cipta Kerja.

"Kalau Presiden mau berpikir strategis, jujur ke kaum pekerja, cukup temui dan minta para menterinya jelaskan pasal-pasal kontroversial itu kalau memang sudah mengakomodasi aspirasi buruh," ujar dia.

Bantah lari

Pejabat setingkat menteri di lingkaran Presiden Jokowi pun tidak ada yang buka suara terkait pro dan kontra UU Cipta Kerja.

Baca juga: Tenaga Ahli Utama KSP Sesalkan Perusakan Usai Aksi Demonstrasi

KOMPAS.com/Dian Erika Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Ia menegaskan, Presiden Jokowi tidak lari dari demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang digelar di depan Istana.

Donny menyebutkan, agenda kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah sudah dijadwalkan sejak jauh hari. Oleh karena itu, Jokowi tetap terbang ke Kalteng meski kantornya dikepung demonstran.

"Bukan kemudian lari dari demonstrasi. Presiden bukan sosok yang seperti itu ya," kata Donny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Donny menegaskan bahwa agenda Presiden Jokowi meninjau lumbung pangan di Pulang Pisau itu tetap menjadi prioritas dan tak bisa dibatalkan begitu saja.

"Rakyat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Itu agenda pentingnya Presiden bagi rakyatnya di provinsi lain," kata dia.

Baca juga: Istana: Tidak Ada Opsi Penerbitan Perppu untuk Batalkan UU Cipta Kerja

Sementara saat ditanya apakah Presiden Jokowi akan menemui demonstran apabila ada aksi unjuk rasa lanjutan pada hari-hari selanjutnya, Donny enggan memberi jawaban pasti.

"Kita lihat saja nanti bagaimana karena kan belum terjadi," kata dia.

Adapun terkait tuntutan demonstran agar Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja, Donny menyebut hal itu belum menjadi pertimbangan pemerintah.

"Hingga saat ini, belum ada pertimbangan untuk itu. Itu baru suara dari kelompok masyarakat, tapi dari pemerintah belum ada," kata dia.