Kompas.com - 08/10/2020, 10:07 WIB
Sejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa,  di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10/2020). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan bagi pengusaha. ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHESejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa, di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10/2020). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan bagi pengusaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh, Kamis (8/10/2020), menggelar aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta.

Mereka meminta supaya Presiden Joko Widodo membatalkan aturan sapu jagat yang telah disahkan DPR RI melalui rapat paripurna pada Senin (5/10/2020).

"Kami meminta Pak Jokowi membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Jadi aspirasi kami ini sebagai pihak yang harus didengarkan," ujar Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: 7.000 Buruh Kawasan Industri Pulogadung Demo, Seluruh Pabrik Disebut Berhenti Produksi

Jumisih mengingatkan, Presiden Jokowi harus memenuhi aspirasi masyarakat. Mengingat, gerakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja semakin meluas.

Hal itu terbukti dengan munculnya gerakan penolakan UU Cipta Kerja yang digelar di hampir semua daerah.

Apalagi, gerakan penolakan itu tak hanya datang dari elemen buruh semata. Melainkan juga ada kalangan mahasiswa, petani, masyarakat, perempuan, hingga pelajar.

Baca juga: Aksi Buruh di DPRD Purwakarta Ricuh, Pos Sekretariat Rusak dan 8 Orang Diamankan

Jumisih menegaskan, apabila Presiden Jokowi tidak mampu mendangarkan aspirasi masyarakat, hal itu merupakan sebuah tindakan pengingkaran terhadap masyarakat itu sendiri.

"Jika aspirasi dari daerah sampai tingkat nasional tidak didengarkan oleh pemerintah, itu artinya pengingkaran terhadap aspirasi kita sebagai rakyat," tegas dia.

Gelombang penolakan UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah yang digelar buruh, mahasiswa, hingga pelajar.

Baca juga: Hari Ketiga Mogok Kerja, KSPI Serukan Buruh Pusatkan Aksi di Daerah Industri

Selain menggelar aksi unjuk rasa, elemen buruh juga menggelar aksi berupa mogok kerja selama tiga hari dari 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020 sebagai hari puncak penolakan UU Cipta Kerja.

Mereka melakukan penolakan kantaran banyak aturan yang termakhtub di UU Cipta Kerja yang dinilai akan merampas hak buruh dan masyarakat.

Misalnya, semakin masifnya pemberlakukan kerja kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 59 UU Cipta Kerja.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Nasional
Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Nasional
Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Nasional
Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Nasional
BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Nasional
Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Nasional
Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Nasional
TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

Nasional
BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Nasional
Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Nasional
Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X