Menanti Suara Jokowi di Tengah Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja...

Kompas.com - 09/10/2020, 06:06 WIB
Presiden Joko Widodo memberi hormat ketika memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/BIRO PERS/KRIS/HOPresiden Joko Widodo memberi hormat ketika memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum buka suara terkait pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI sejak Senin (5/10/2020).

Padahal, eskalasi penolakan terhadap undang-undang sapu jagat itu semakin tinggi.

Tidak hanya di seputar Istana Kepresidenan dan Gedung DPR/MPR RI, aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja juga digelar di sejumlah kota besar di Indonesia.

Bahkan, hingga unjuk rasa elemen buruh dan mahasiswa di dekat Istana Kepresidenan yang digelar pada Kamis (8/10/2020) berubah menjadi anarkistis, Kepala Negara masih saja bungkam.

Baca juga: Jokowi ke Kalteng Saat Ada Demonstrasi di Istana, Ini Agendanya

Publik jadi tidak mengetahui pasti bagaimana sikap Kepala Negara yang merupakan pengusul UU itu.

Sempat panggil bos buruh

Pada hari disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin lalu, Presiden Jokowi sempat memanggil dua pemimpin serikat buruh ke Istana Kepresidenan.

Keduanya yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Dua pentolan serikat buruh itu tiba di Istana sekitar pukul 13.45 WIB.

Namun, tak ada keterangan yang diberikan Presiden Jokowi usai pertemuan tersebut.
Dua bos buruh juga langsung meninggalkan Istana tanpa memberi keterangan kepada awak media yang menunggu.

Presiden KSPSI Andi Gani, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Presiden KSPSI Andi Gani, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).
Baca juga: Di Depan Jokowi, Presiden KSPSI Beberkan Pasal Bermasalah pada UU Cipta Kerja

Tak lama setelah pertemuan tersebut, wakil rakyat di DPR memulai rapat paripurna. Hasilnya, RUU yang ditolak para buruh dan pekerja itu disahkan menjadi UU.

Andi Gani baru bicara keesokan harinya. Andi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, ia dan Said Iqbal memaparkan pasal-pasal bermasalah dalam RUU Cipta Kerja ke Presiden Jokowi.

"Kami menyampaikan pasal-pasal mana yang kami anggap merugikan dan sudah pasti menyengsarakan buruh Indonesia," kata Andi.

Pasal yang diungkapkan Andi, antara lain mengenai pesangon buruh yang dikurangi, tenaga kerja asing dan outsourcing.

Andi tidak menceritakan lebih rinci apa respons Presiden Jokowi mengenai pasal-pasal bermasalah yang ia sampaikan tersebut.

Baca juga: Kata Menaker Soal Mogok Nasional: Tidak Relevan, Lupakan Rencana Itu!

Sementara itu, Said Iqbal membantah adanya tawaran jabatan atau dari Presiden Jokowi dalam pertemuan itu.

Said pun menegaskan, para buruh akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk memprotes pengesahan UU Cipta Kerja.

Tiga hari tanpa respons

Sesuai pernyataan Said Iqbal, buruh dari berbagai daerah pun turun ke jalan untuk memprotes UU Cipta Kerja selama tiga hari berturut-turut.

Selain buruh, mahasiswa juga turut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa ini.

Demonstran menuntut Presiden Jokowi mencabut UU Cipta Kerja melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Bentrok dengan aparat kepolisian tak terhindarkan di sejumlah daerah.

Baca juga: Ini 6 Keuntungan yang Diberikan UU Cipta Kerja untuk UMKM dan Koperasi

Namun, selama tiga hari berturut-turut, Presiden Jokowi tidak buka suara.

Pada Selasa (6/10/2020), Presiden mengikuti rapat terbatas membahas Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi di Istana Bogor. Tidak ada pernyataan soal omnibus law UU Cipta Kerja.

Keesokan harinya atau pada Rabu (7/10/2020), Presiden Jokowi kembali beraktivitas di Istana Bogor. Namun, agendanya internal alias tidak untuk diliput media.

Pada Rabu sore, ia terbang ke Solo untuk nyekar atau ziarah ke makam ibunda. Seusai ziarah, Kepala Negara bertolak ke Yogyakarta untuk menginap di Istana Kepresidenan Gedung Agung.

Mantan Wali Kota Solo itu pun masih belum mengeluarkan pernyataan soal UU Cipta Kerja.

Baca juga: Kepala BKPM: UU Cipta Kerja Adalah UU Masa Depan

Pada Kamis pagi, Presiden Jokowi bertolak dari Bandara Adisutjipto, Sleman, menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia memantau lahan yang akan dijadikan lumbung pangan di Pulang Pisau.

Di sana Jokowi juga membagikan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro.

Pada hari yang sama, massa buruh dan mahasiswa bergerak ke Istana Negara untuk menuntut Presiden Jokowi mencabut UU Cipta Kerja. Namun, lagi-lagi tak ada respons.

Presiden sebenarnya sempat menyampaikan pernyataan di Kalimantan Tengah, tetapi hanya terkait lumbung pangan. Kepala Negara tidak menyinggung soal UU Cipta Kerja ataupun aksi unjuk rasa yang berujung anarkistis.

Jangan menghindar

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menyayangkan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kalimantan Tengah pada saat buruh menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Istana.

Baca juga: Buruh Geruduk Istana Kamis Ini, Desak Jokowi Batalkan UU Cipta Kerja

Jumisih menuding, Presiden Jokowi menghindar dari buruh.

"Presiden itu menghindar, enggak gentle ya. Harusnya hadapi kami dong yang ingin ketemu," ujar Jumisih kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Jumisih mengatakan, pada momen inilah semestinya Presiden Jokowi mendengar aspirasi masyarakat.

Menurut dia, kunjungan kerja ke daerah sekalipun sebenarnya dapat ditunda karena tuntutan sejumlah elemen masyarakat yang mendesak.

"Katanya Presiden dari rakyat, katanya mau mendengarkan aspirasi rakyat, katanya jadi Presiden untuk rakyat, harusnya itu (menemui buruh) dilakukan," ujar Jumisih.

Baca juga: Istana Kepresidenan Dilempari Batu dan Petasan

Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, juga mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang malah terkesan menghindar dari demontrasi buruh.

Ia mengatakan, semestinya Presiden Jokowi menemui para buruh yang memprotes UU Cipta Kerja untuk meredam sikap penolakan buruh.

Menurut Umam, Kepala Negara semestinya menerima kedatangan buruh di Istana Kepresidenan, lalu menjelaskan aspirasi buruh yang telah diakomodasi pemerintah dalam UU Cipta Kerja.

"Kalau Presiden mau berpikir strategis, jujur ke kaum pekerja, cukup temui dan minta para menterinya jelaskan pasal-pasal kontroversial itu kalau memang sudah mengakomodasi aspirasi buruh," ujar dia.

Bantah lari

Pejabat setingkat menteri di lingkaran Presiden Jokowi pun tidak ada yang buka suara terkait pro dan kontra UU Cipta Kerja.

Baca juga: Tenaga Ahli Utama KSP Sesalkan Perusakan Usai Aksi Demonstrasi

Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Pernyataan justru datang dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian.

Ia menegaskan, Presiden Jokowi tidak lari dari demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang digelar di depan Istana.

Donny menyebutkan, agenda kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah sudah dijadwalkan sejak jauh hari. Oleh karena itu, Jokowi tetap terbang ke Kalteng meski kantornya dikepung demonstran.

"Bukan kemudian lari dari demonstrasi. Presiden bukan sosok yang seperti itu ya," kata Donny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Donny menegaskan bahwa agenda Presiden Jokowi meninjau lumbung pangan di Pulang Pisau itu tetap menjadi prioritas dan tak bisa dibatalkan begitu saja.

"Rakyat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Itu agenda pentingnya Presiden bagi rakyatnya di provinsi lain," kata dia.

Baca juga: Istana: Tidak Ada Opsi Penerbitan Perppu untuk Batalkan UU Cipta Kerja

Sementara saat ditanya apakah Presiden Jokowi akan menemui demonstran apabila ada aksi unjuk rasa lanjutan pada hari-hari selanjutnya, Donny enggan memberi jawaban pasti.

"Kita lihat saja nanti bagaimana karena kan belum terjadi," kata dia.

Adapun terkait tuntutan demonstran agar Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja, Donny menyebut hal itu belum menjadi pertimbangan pemerintah.

"Hingga saat ini, belum ada pertimbangan untuk itu. Itu baru suara dari kelompok masyarakat, tapi dari pemerintah belum ada," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X