Film G30S/PKI dan Beda Cara Setiap Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kata kunci "G30S/PKI" ramai diperbincangkan di jagat media sosial dan sempat menjadi trending topic di Twitter pada Selasa (30/9/2020).

Hingga pukul 11.00 WIB, setidaknya ada 18.200 twit yang menyertakan kata kunci tersebut dengan tagar #g30spki.

Bersamaan dengan cuitan itu, ada pula kata kunci #MenolakLupa dan #62DaruratPKI yang turut diperbincangkan.

Tanggal 30 September memang menjadi salah satu tanggal penting di dalam sejarah Indonesia. Saat itu, pada tahun 1965, tujuh jenderal diculik dan dibunuh.

Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Namun dalam perkembangannya, peristiwa itu masih menyimpan teka-teki hingga saat ini.

Baca juga: Keliling Saksi Bisu G30S/PKI, Ada Museum yang Dulu Rumah Pahlawan Revolusi

Pada saat bersamaan, sejumlah pihak mendesak agar film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI (1984) garapan sutradara Arifin C Noer itu kembali diputar.

Film yang diproduksi pada tahun 1981 dan ditayangkan pertama kali pada 1984 berdasarkan sejarah resmi Orde Baru yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto pada 1966 tersebut, diketahui telah berhenti diputar sejak 1997.

Kejatuhan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden RI kedua, Soeharto, pada tahun 1998 menjadi titik awalnya.

Namun, pada tahun 2017 lalu, upaya agar film tersebut diputar kembali muncul. Salah satunya melalui instruksi yang diberikan Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo.

Baca juga: Peringatan G30S/PKI dan Aturan soal Pengibaran Bendera Setengah Tiang...

Kini, sekelompok elemen masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berencana memutar kembali film tersebut. Salah satu inisiator KAMI adalah Gatot Nurmantyo.

Adapun kegiatan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI rencananya hendak digelar di Karawang, Jawa Barat. Kegiatan tersebut akan dibarengi dengan rencana deklarasi KAMI Karawang.

Aparat kepolisian diketahui tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan nonton bareng itu. Hal itu dilakukan karena saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Keamanan dan keselamatan jiwa masyarakat menjadi pertimbangan tidak dikeluarkannya izin tersebut.

"Sekali lagi, Polri tidak Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian. Kalau mau nonton, silahkan nonton masing-masing," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...