Jokowi: Pembatasan Aktivitas di Tingkat Provinsi Rugikan Banyak Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, pembatasan aktivitas sosial ekonomi yang diterapkan di satu provinsi akan merugikan masyarakat luas.

Oleh karena itu, ia menilai, upaya menekan penyebaran Covid-19 akan lebih baik dilakukan dengan penerapan pembatasan di lingkup kecil.

"Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," kata Jokowi saat rapat dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat konferensi video, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Jokowi pun meminta kepada jajarannya untuk menyampaikan pesan ini kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah.

Para kepala daerah diminta untuk menerapkan mini lockdown jika di suatu lingkungan kecil diketahui ada kasus positif Covid-19.

"Intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan ke provinsi, kabupaten, kota," kata Jokowi.

"Artinya pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," ucap dia.

Jokowi yakin cara ini bisa menekan penularan Covid-19 yang sampai Minggu kemarin sudah mencapai 275.213 kasus.

Di sisi lain, Jokowi juga menegaskan, pemerintah terus berupaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian.