Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/09/2020, 09:08 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo diduga tengah melakukan manuver politik, menyusul pernyataannya terkait pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI.

Lewat kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai orang nomor satu di TNI itu berkaitan dengan instruksinya untuk memutar film G30S/PKI.

"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020) lalu.

"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," kata Gatot.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Pernyataan Gatot pun disayangkan oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot dinilai kurang elok melontarkan pernyataan tersebut.

Terlebih, inisiator gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu turut menyeret nama PDI Perjuangan. Sebab, menurut Masinton, seharusnya Gatot dapat mencari bukti apakah benar ada manuver PDI Perjuangan di dalam pemberhentiannya.

"Jangan berlakon sebagai playing victim kemudian tuding sana-sini. Sikap seperti itu sejatinya bukan sikap kesatria, itu mentalitas melo (melankolis)," kata Masinton seperti dilansir dari Kompas.TV, Kamis (24/9/2020).

Dibantah Istana

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah bahwa pergantian Gatot terkait pemutaran film G30S/PKI.

"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

Jebolan Akademi Militer tahun 1982 itu diketahui mulai menjabat sebagai Panglima TNI pada 8 Juli 2015. Dua tahun kemudian atau pada 8 Desember 2017, jabatan Gatot digantikan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Pergantian Gatot saat itu memang tidak berselang lama setelah ia memerintahkan jajarannya untuk memutar kembali film tersebut. Saat itu, ia beralasan, agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah kelam dan mencegah terulangnya kembali masa kelam tersebut.

Baca juga: Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30S/PKI

"Tujuannya adalah bukan untuk mendiskreditkan, tetapi peristiwa tersebut agar diketahui generasi muda, agar kita tidak terprovokasi lagi, terpecah-pecah lagi. Kalau kita tidak ingatkan, dalam kondisi seperti ini, orang tidak tahu bahwa ada gerakan-gerakan yang mengadu domba," kata Gatot usai berziarah di makam Presiden Suharto di Astana Giribangun, pada 19 September 2017 silam.

Namun, jika melihat usianya, seharusnya Gatot baru pensiun pada 13 Maret 2018 atau tiga bulan setelah ia tak lagi menjabat sebagai Panglima.

"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.

Ia menambahkan, setiap pimpinan TNI-Polri terikat masa jabatan sehingga pasti akan dilakukan pergantian. Donny pun mengatakan, pergantian Panglima TNI dari Gatot ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.

"Semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian. Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," lanjut Donny.

Manuver politik

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Jazilul Fawaid mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian seorang panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

Saat Gatot hendak diganti, saat itu Presiden telah melayangkan surat ke DPR untuk meminta persetujuan pengangkatan panglima baru.

Presiden pun memberikan sejumlah alasan. Namun, semuanya bersifat normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi," ucapnya dalam diskusi daring bertajuk 'Mantan Panglima, Maumu Apa?', Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Kendati demikian politikus PKB itu menduga bahwa Gatot tengah melakukan manuver politik lewat pernyataannya. Manuver itu diduga berkaitan erat dengan rencananya pada Pilpres 2024 mendatang.

"Pernyataan Pak Gatot itu menjadi rame justru bukan karena pernyataannya, karena ada makna explicit-nya, kalau saya diganti gara-gara pemutaran film G30S/PKI, maka presiden itu tidak suka kebijakan saya terkait pemutaran film," ujarnya.

"Saya juga husnudzon bahwa Pak Gatot ini juga pengen jadi presiden, nggak ada masalah, karena beliau kan mantan panglima," imbuh Jazilul.

Namun, Wakil Ketua MPR itu mengingatkan, peristiwa G30S/PKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang tak boleh dilupakan.

Tujuannya, agar peristiwa serupa tidak terjadi atas nama aliran apapun pada masa yang akan datang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Nasional
PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

Nasional
Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Nasional
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Nasional
Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Nasional
Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Nasional
Jokowi Ingatkan Penegak Hukum Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Pidana

Jokowi Ingatkan Penegak Hukum Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Pidana

Nasional
Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Pembuat Narkoba Jenis Ekstasi di Jakarta Pusat

Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Pembuat Narkoba Jenis Ekstasi di Jakarta Pusat

Nasional
Bakal Bertemu PKS, Airlangga Sebut Tak Bicarakan Koalisi Perubahan

Bakal Bertemu PKS, Airlangga Sebut Tak Bicarakan Koalisi Perubahan

Nasional
Jokowi: Komitmen Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Surut

Jokowi: Komitmen Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Surut

Nasional
Erick Thohir Yakin di Bawah Komando Gus Yahya PBNU Terus Dukung Jokowi Wujudkan Persatuan

Erick Thohir Yakin di Bawah Komando Gus Yahya PBNU Terus Dukung Jokowi Wujudkan Persatuan

Nasional
Pesawat Susi Air Diduga Dibakar di Nduga, GPS Dibawa KKB ke Hutan

Pesawat Susi Air Diduga Dibakar di Nduga, GPS Dibawa KKB ke Hutan

Nasional
Sebut Anies Sahabat, Sandiaga Enggan Bahas Lagi soal Utang Rp 50 Miliar

Sebut Anies Sahabat, Sandiaga Enggan Bahas Lagi soal Utang Rp 50 Miliar

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Akan Pernah Beri Toleransi kepada Pelaku Korupsi

Jokowi: Saya Tidak Akan Pernah Beri Toleransi kepada Pelaku Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.