Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Kompas.com - 27/09/2020, 16:12 WIB
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo saat menjadi narasumber di Talkshow Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (27/9/2018) malam. KOMPAS TVMantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo saat menjadi narasumber di Talkshow Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (27/9/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini berpandangan, hanya Presiden Joko Widodo yang mengetahui alasan sebenarnya pergantian Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI beberapa tahun silam.

Hal itu ia sampaikan terkait pernyataan Gatot yang mengaku diganti dari jabatan itu karena instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

“Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi,” kata Jazuli dalam diskusi daring bertajuk “Mantan Panglima, Maumu Apa?”, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30S/PKI

Ia mengungkapkan, mengangkat maupun memberhentikan panglima TNI merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Dalam pergantian Gatot sebagai panglima TNI, Jokowi memang telah bersurat kepada DPR.

Sebab, mengacu pada Undang-Undang TNI, pergantian Panglima TNI harus membutuhkan persetujuan DPR.

Jazuli mengungkapkan, alasan presiden mengganti Gatot seperti yang tertuang dalam surat kepada DPR hanya bersifat normatif sesuai aturan yang ada.

Menurutnya, apabila ada alasan lain dalam pergantian tersebut, kecil kemungkinan untuk diungkap atau dituangkan dalam surat kepada DPR.

“Yang dimaksud alasan Pak Jokowi yang sesungguhnya itulah yang saya katakan Pak Jokowi paling tahu,” ucap Jazuli.

“Karena meskipun menggantinya karena faktor lain di luar normatif yang ada, pasti ga mungkin diungkap,” sambungnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X