Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Kompas.com - 27/09/2020, 16:12 WIB
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo saat menjadi narasumber di Talkshow Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (27/9/2018) malam. KOMPAS TVMantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo saat menjadi narasumber di Talkshow Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (27/9/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini berpandangan, hanya Presiden Joko Widodo yang mengetahui alasan sebenarnya pergantian Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI beberapa tahun silam.

Hal itu ia sampaikan terkait pernyataan Gatot yang mengaku diganti dari jabatan itu karena instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

“Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi,” kata Jazuli dalam diskusi daring bertajuk “Mantan Panglima, Maumu Apa?”, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30S/PKI

Ia mengungkapkan, mengangkat maupun memberhentikan panglima TNI merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Dalam pergantian Gatot sebagai panglima TNI, Jokowi memang telah bersurat kepada DPR.

Sebab, mengacu pada Undang-Undang TNI, pergantian Panglima TNI harus membutuhkan persetujuan DPR.

Jazuli mengungkapkan, alasan presiden mengganti Gatot seperti yang tertuang dalam surat kepada DPR hanya bersifat normatif sesuai aturan yang ada.

Menurutnya, apabila ada alasan lain dalam pergantian tersebut, kecil kemungkinan untuk diungkap atau dituangkan dalam surat kepada DPR.

“Yang dimaksud alasan Pak Jokowi yang sesungguhnya itulah yang saya katakan Pak Jokowi paling tahu,” ucap Jazuli.

“Karena meskipun menggantinya karena faktor lain di luar normatif yang ada, pasti ga mungkin diungkap,” sambungnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X