Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Kompas.com - 27/09/2020, 16:12 WIB
Devina Halim,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini berpandangan, hanya Presiden Joko Widodo yang mengetahui alasan sebenarnya pergantian Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI beberapa tahun silam.

Hal itu ia sampaikan terkait pernyataan Gatot yang mengaku diganti dari jabatan itu karena instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

“Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi,” kata Jazuli dalam diskusi daring bertajuk “Mantan Panglima, Maumu Apa?”, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30S/PKI

Ia mengungkapkan, mengangkat maupun memberhentikan panglima TNI merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Dalam pergantian Gatot sebagai panglima TNI, Jokowi memang telah bersurat kepada DPR.

Sebab, mengacu pada Undang-Undang TNI, pergantian Panglima TNI harus membutuhkan persetujuan DPR.

Jazuli mengungkapkan, alasan presiden mengganti Gatot seperti yang tertuang dalam surat kepada DPR hanya bersifat normatif sesuai aturan yang ada.

Menurutnya, apabila ada alasan lain dalam pergantian tersebut, kecil kemungkinan untuk diungkap atau dituangkan dalam surat kepada DPR.

“Yang dimaksud alasan Pak Jokowi yang sesungguhnya itulah yang saya katakan Pak Jokowi paling tahu,” ucap Jazuli.

“Karena meskipun menggantinya karena faktor lain di luar normatif yang ada, pasti ga mungkin diungkap,” sambungnya.

Sebelumnya, lewat kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Gatot Nurmantyo: Apa Pun yang Menentang KAMI, Itu Peringatan dari Allah

"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," kata Gatot. 

Pernyataan Gatot tersebut telah dibantah oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian.

"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com