Kompas.com - 25/09/2020, 17:33 WIB
Pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020 di TPS 18,  Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALPemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020 di TPS 18, Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sanksi yang diatur di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dinilai belum mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan.

Presiden Joko Widodo pun diharapkan dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait Pilkada Serentak 2020 yang mengatur sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menjadi landasan acuan disusunnya PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19, dinilai menjadi penghambat bagi penyelenggara pemilu untuk memberikan sanksi yang lebih tegas.

Baca juga: Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengungkapnya, idealnya aturan protokol kesehatan diatur di dalam undang-undang. Namun, jika hal itu tidak memungkinkan karena persoalan waktu, maka presiden dapat menerbitkan perppu.

Menurut dia, bila protokol kesehatan hanya diatur di dalam PKPU, tidak menutup kemungkinan hal itu justru akan memunculkan kerancuan antara UU Pilkada dengan PKPU itu sediri.

Sebab, UU dipandang sebagai peraturan umum yang berlaku pada saat keadaan biasa. Sedangkan PKPU berlaku untuk kondisi khusus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini bentuk selemah-lemahnya sebenarnya yang bisa dilakukan, karena paling baik tentu adalah undang-undang diubah. Artinya kita membiarkan ada kerancuan antara undang-undang dengan Peraturan KPU," kata Zainal saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/9/2020).

Baca juga: KPU Klaim PKPU 13/2020 Cukup Tegas Atur Protokol Kesehatan pada Pilkada

Selain rancunya aturan, lanjut Zainal, apabila ketentuan protokol kesehatan hanya diatur di PKPU, ketentuan itu menjadi rawan digugat. Apalagi, aturan yang tertuang dalam PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada.

Hal itu pun turut diamini oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Menurut dia, pengetatan aturan protokol kesehatan di dalam PKPU berpotensi digugat ke Mahkamah Agung.

"Seharusnya dengan Perppu. Karena PKPU harus selaras dengan Undang-Undang. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi," kata Azis dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Waketum Nasdem: Tak Ada Korelasi Pilkada 2020 demi Kepentingan Pemilu 2024

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

130 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Juli 2021

130 Bencana Alam Terjadi di Indonesia Selama Juli 2021

Nasional
UPDATE: Sebaran 33.900 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.331

UPDATE: Sebaran 33.900 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.331

Nasional
UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

Nasional
UPDATE: 21,4 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 21,4 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Ada 524.142 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Agustus: Ada 524.142 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Agustus: 130.628 Kasus Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: 130.628 Kasus Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 248.226 Spesimen Diperiksa Dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 49,01 Persen

UPDATE: 248.226 Spesimen Diperiksa Dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 49,01 Persen

Nasional
Ada Kriteria Mencurigakan, PPATK Telusuri Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio

Ada Kriteria Mencurigakan, PPATK Telusuri Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio

Nasional
Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Nasional
Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Nasional
UPDATE: Tambah 1.598, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 98.889

UPDATE: Tambah 1.598, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 98.889

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Tambah 31.324, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.873.669

UPDATE 3 Agustus: Tambah 31.324, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 2.873.669

Nasional
266 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Jalani Vaksinasi Covid-19

266 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Jalani Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 33.900 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.496.700

UPDATE: Tambah 33.900 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.496.700

Nasional
POGI: Ibu Hamil Jangan Ragu untuk Vaksinasi Covid-19 asalkan Penuhi Syarat

POGI: Ibu Hamil Jangan Ragu untuk Vaksinasi Covid-19 asalkan Penuhi Syarat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X