Waketum Nasdem: Tak Ada Korelasi Pilkada 2020 demi Kepentingan Pemilu 2024

Kompas.com - 25/09/2020, 16:05 WIB
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAKetua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad M Ali, membantah bahwa keputusan pelaksanaan Pilkada 2020 berkaitan erat dengan kepentingan Pemilu 2024.

Menurutnya, kemenangan di pilkada tidak melulu berbanding lurus dengan angka di pemilu.

"Kami tidak pernah melihat bahwa agenda pilkada di tengah pandemi ini untuk kepentingan Pemilu 2024 karena itu tidak ada korelasinya," ujar Ali saat dihubungi, Jumat (25/9/2020).

Dia menegaskan, dorongan partai-partai politik untuk tetap menggelar pilkada di tengah pandemi semata demi menjaga amanah konstitusi.

Baca juga: Pengamat: Masyarakat Tetap Waswas meski Pilkada Digelar dengan Protokol Kesehatan

Ali mengatakan, penunjukkan pejabat Plt tidak akan efektif untuk menggantikan poisisi kepala daerah definitif. Sebab, kata Ali, pejabat Plt tidak dapat mengambil kebijakan strategis.

"Partai-partai politik ingin melaksanakan itu, semata hanya ingin memenuhi kewajiban konstitusi bernegara kita agar jangann sampai ada kekosongan," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau 270 daerah ditunjuk Plt, lalu dalam suasana pandemi dengan keterbatasan Plt utk mengambil kebijakan tidak bisa mengambil kebijakan strategi," imbuhnya.

Ali menyatakan, partai-partai politik pun tidak lupa untuk mengedepankan keselamatan masyarakat dalam gelaran Pilkada 2020 mendatang.

Lewat fraksi-fraksi di DPR, misalnya, partai politik menyuarakan agar ketentuan pelaksanaan pilkada diatur tegas sesuai dengan protokol Covid-19. Penerapannya pun harus konsekuen.

"Kita tidak usah berdebat menghabiskan energi, karena semua orang termasuk parpol pasti mengutamakan kemanusiaan. Apakah mengutamakan kemanusiaan solusinya menunda pilkada? Kan tidak juga. Dengan aturan rinci tentang pengarahan massa, pencoblosan, agar substansi pilkada tetap didapatkan," tutur Ali.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Nasional
TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

Nasional
Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X