Waketum Nasdem: Tak Ada Korelasi Pilkada 2020 demi Kepentingan Pemilu 2024

Kompas.com - 25/09/2020, 16:05 WIB
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAKetua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali saat ditemui di Gedung DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad M Ali, membantah bahwa keputusan pelaksanaan Pilkada 2020 berkaitan erat dengan kepentingan Pemilu 2024.

Menurutnya, kemenangan di pilkada tidak melulu berbanding lurus dengan angka di pemilu.

"Kami tidak pernah melihat bahwa agenda pilkada di tengah pandemi ini untuk kepentingan Pemilu 2024 karena itu tidak ada korelasinya," ujar Ali saat dihubungi, Jumat (25/9/2020).

Dia menegaskan, dorongan partai-partai politik untuk tetap menggelar pilkada di tengah pandemi semata demi menjaga amanah konstitusi.

Baca juga: Pengamat: Masyarakat Tetap Waswas meski Pilkada Digelar dengan Protokol Kesehatan

Ali mengatakan, penunjukkan pejabat Plt tidak akan efektif untuk menggantikan poisisi kepala daerah definitif. Sebab, kata Ali, pejabat Plt tidak dapat mengambil kebijakan strategis.

"Partai-partai politik ingin melaksanakan itu, semata hanya ingin memenuhi kewajiban konstitusi bernegara kita agar jangann sampai ada kekosongan," katanya.

"Kalau 270 daerah ditunjuk Plt, lalu dalam suasana pandemi dengan keterbatasan Plt utk mengambil kebijakan tidak bisa mengambil kebijakan strategi," imbuhnya.

Ali menyatakan, partai-partai politik pun tidak lupa untuk mengedepankan keselamatan masyarakat dalam gelaran Pilkada 2020 mendatang.

Lewat fraksi-fraksi di DPR, misalnya, partai politik menyuarakan agar ketentuan pelaksanaan pilkada diatur tegas sesuai dengan protokol Covid-19. Penerapannya pun harus konsekuen.

"Kita tidak usah berdebat menghabiskan energi, karena semua orang termasuk parpol pasti mengutamakan kemanusiaan. Apakah mengutamakan kemanusiaan solusinya menunda pilkada? Kan tidak juga. Dengan aturan rinci tentang pengarahan massa, pencoblosan, agar substansi pilkada tetap didapatkan," tutur Ali.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X