Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Kompas.com - 25/09/2020, 12:00 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, saat ini animo masyarakat terhadap politik, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) menurun.

Hal tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang mengguncang sosial ekonomi masyarakat.

Dibandingkan memikirkan kegiatan politik, menurut Zuhro, saat ini masyarakat sibuk menduga-duga nasib di tengah pandemi.

"Dampak sosial-ekonomi pandemi membuat animo masyarakat terhadap politik menurun karena mereka sibuk memikirkan nasibnya terkait ekonomi yang merosot itu," ujar Siti Zuhro dalam sebuah diskusi, Kamis (24/9/2020).

Baca juga: Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Siti Zuhro mengatakan, saat ini masyarakat lebih fokus memikirkan permasalahan hidup dan bagaimana caranya bertahan.

Sebab, pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan kehidupan hampir seluruh masyarakat, termasuk ancaman resesi ekonomi yang ada di depan mata.

"Mereka cenderung memikirkan permasalahan hidup dengan lesunya perekonomian dan resesi yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi," kata dia.

Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan tetap digelar di tengah pandemi Covid-19 dinilainya perlu dipertimbangkan lagi.

Terutama dengan melihat kondisi riil masyarakat setelah pandemi melanda selama setengah tahun ini.

Beberapa dampak yang terjadi adalah adanya pengangguran, kemiskinan yang meningkat, dan hal-hal lainnya yang akan menambah berat beban negara.

"Peta kekuatan politik bergeser mengingat animo publik semakin berkurang karena sulitnya hidup setelah perekonomian lesu pasca diterpa pandemi," kata dia.

Baca juga: Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Siti Zuhro juga mengingatkan, jika pilkada tetap digelar di masa darurat seperti saat ini maka harus keselamatan jiwa masyarakat harus dijamin.

Adapun Pilkada 2020 mendapat desakan berbagai pihak untuk ditunda karena meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air dari hari ke hari.

Namun, tahapan-tahapannya hingga saat ini masih tetap berjalan. Rencananya, Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com