Kompas.com - 22/09/2020, 16:24 WIB
Menteri PPPA I Gusti Bintang Darmawati saat membuka Sosialisasi Pendidikan Pranikah bertema Kita Perkuat Karakter Generasi Muda dalam Merencanakan Keluarga Sejahtera dan Berkualitas” bagi pelajar SMA/SMK se-Kota Denpasar di Kota Denpasar, Bali, Jumat (7/2/2020). Dok. Humas Kemen PPPAMenteri PPPA I Gusti Bintang Darmawati saat membuka Sosialisasi Pendidikan Pranikah bertema Kita Perkuat Karakter Generasi Muda dalam Merencanakan Keluarga Sejahtera dan Berkualitas” bagi pelajar SMA/SMK se-Kota Denpasar di Kota Denpasar, Bali, Jumat (7/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan, pemerintah akan segera menetapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang kebiri kimia.

Ia menyebutkan, saat ini RPP sudah diserahkan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan nomor penetapan.

"Saat ini RPP Kebiri sedang dalam proses penetapan di Setneg," kata Bintang dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Kak Seto: Kebiri Kimia Harus Dimaknai Pengobatan, Bukan Hukuman

Menurut Bintang, RPP tentang Kebiri ini merupakan salah satu upaya Kementerian PPPA untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sanksi pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik itu diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

RPP tentang Kebiri mengatur tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pelaksanaan alat deteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

"Rancangan peraturan pemerintah tentag tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pelaksanaan alat deteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak," ucapnya.

Baca juga: Aturan Teknis Kebiri Kimia Belum Terbit, 2 Terpidana Sudah Antre

Dalam rapat, Bintang memaparkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut diindikasikan dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sistem Informasi Online (Simfoni) PPPA mencatat 4.166 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 5.589 kasus kekerasan terhadap anak sejak 1 Januari hingga 18 September 2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

Nasional
Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

BrandzView
KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

Nasional
Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Nasional
Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Nasional
Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X