JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkap alasan mengapa pihaknya mengusulkan agar pemerintah menunda pelaksanaan Serentak Pilkada 2020.
Ia mengatakan, salah salah satu alasannya adalah kemanusiaan dan keselamatan manusia di masa pandemi Covid-19.
"Karena alasan kemanusiaan dan karena alasan keselamatan," kata Mu'ti dalam konferensi persnya, Senin (21/9/2020).
Menurut Mu'ti sampai saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga mereda, bahkan terus bertambah.
Baca juga: 4 Penyelanggara Pemilu Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Sumbar Tetap Lanjut
Terlebih lagi, lanjut dia, peserta Pilkada 2020 belum semuanya mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang diatur pemerintah.
"Kita sudah saksikan bersama-sama baru pada saat pendaftaran dan sosialisasi saja sudah terjadi klaster-klaster baru," ujarnya.
"Serta instasi yang lainnya bermusyawarah secara seksama untuk menunda pelaksanaan Pemilukada 2020," ucap dia.
Diberitakan sebelumnya, tahapan Pilkada Serentak 2020 terus berlanjut di 270 daerah meski pandemi Covid-19 kian meluas. Kini, virus corona tipe 2 yang menyebabkan Covid-19 itu bahkan telah memapar sejumlah penyelenggara pilkada.
Pada awal September lalu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengumumkan, terdapat 96 pengawas pemilu ad hoc di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dinyatakan positif Covid-19.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan