Alasan Pilkada 2020 Harus Ditunda Menurut PP Muhammadiyah

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap mengevakuasi pemilih yang pingsan saat akan melakukan pencoblosan ketika Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19.

ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALPetugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap mengevakuasi pemilih yang pingsan saat akan melakukan pencoblosan ketika Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19.

Penulis Sania Mashabi

Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkap alasan mengapa pihaknya mengusulkan agar pemerintah menunda pelaksanaan Serentak Pilkada 2020.

Ia mengatakan, salah salah satu alasannya adalah kemanusiaan dan keselamatan manusia di masa pandemi Covid-19.

"Karena alasan kemanusiaan dan karena alasan keselamatan," kata Mu'ti dalam konferensi persnya, Senin (21/9/2020).

Menurut Mu'ti sampai saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga mereda, bahkan terus bertambah.

Terlebih lagi, lanjut dia, peserta Pilkada 2020 belum semuanya mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang diatur pemerintah.

"Kita sudah saksikan bersama-sama baru pada saat pendaftaran dan sosialisasi saja sudah terjadi klaster-klaster baru," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KOMPAS.com/SANIA MASHABI Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020)

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri dan DPR kembali bermusyawarah untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

"Serta instasi yang lainnya bermusyawarah secara seksama untuk menunda pelaksanaan Pemilukada 2020," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, tahapan Pilkada Serentak 2020 terus berlanjut di 270 daerah meski pandemi Covid-19 kian meluas. Kini, virus corona tipe 2 yang menyebabkan Covid-19 itu bahkan telah memapar sejumlah penyelenggara pilkada.

Pada awal September lalu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengumumkan, terdapat 96 pengawas pemilu ad hoc di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dinyatakan positif Covid-19.

Halaman Selanjutnya

Dari 96 pengawas yang dinyatakan…

Halaman:

Show All

Tag:

KPU
Muhammadiyah
PP Muhammadiyah
Pilkada 2020
corona
Covid-19
pilkada 2020 ditunda

Rekomendasi untuk anda

Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

NASIONAL