MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Kompas.com - 21/09/2020, 11:33 WIB
Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDITersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch dan Lokataru mendesak Mahkamah Agung ( MA) membentuk tim investigasi internal terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan eks Sekretaris MA Nurhadi.

"ICW dan Lokataru mendesak agar Ketua Mahkamah Agung (MA) segera membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki lebih lanjut perihal keterlibatan oknum lain dalam perkara yang melibatkan Nurhadi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Senin (21/9/2020).

Kurnia mengatakan, keterlibatan oknum lain perlu diselidiki lebih lanjut karena kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi berkaitan dengan penanganan perkara di MA.

Baca juga: Periksa Nurhadi dan Menantunya, KPK Dalami Peran Aktif Berujung Terima Uang

Apalagi, kata Kurnia, tugas dan fungsi sekretariat MA tidak bersentuhan langsung penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Perpres tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

"Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana Nurhadi bisa mengatur beberapa perkara di MA? Apakah ada oknum lain yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara juga terlibat?," kata Kurnia.

Selain itu, ICW dan Lokataru juga mendesak Mahkamah Agung afar kooperatif dan bekerja sama dengan KPK untuk membongkar tuntas perkara korupsi di internal MA.

Kurnia menilai, alih-alih berkoordinasi dengan baik, MA bersikap resisten dengan mendalihkana danya Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2020 ketika KPK memanggil sejumlah Hakim Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut pada awal Agustus 2020 lalu.

Baca juga: Kasus Pencucian Uang Nurhadi, Wakil Ketua KPK: Enggak Lama Lagi

"Padahal dalam penegakan hukum dikenal asas equality before the law, yang mengamanatkan bahwa setiap orang tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus," kata Kurnia.

Di samping itu, Kurnia mengapresiasi langkah KPK yang telah melakukan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Nurhadi.

"Kinerja cepat dari KPK penting diapresiasi, namun, di luar hal itu publik belum melihat adanya bentuk kerjasama yang baik dari MA untuk dapat membongkar praktik korupsi ini secara lebih menyeluruh," ujar dia.

Seperti diketahui, Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Baca juga: Masa Penahanan Nurhadi dan Menantunya Kembali Diperpanjang

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap beserta gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni, perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga telah menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Nasional
Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Nasional
Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Nasional
KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

Nasional
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Nasional
Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Nasional
Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Nasional
Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Nasional
Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Nasional
Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Nasional
Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X