Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan berharap agar pelaksanaan kampanye terbuka secara langsung dengan menghadirkan massa pendukung dapat ditiadakan. Sebab, hal itu dinilai berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 di antara peserta yang mengikuti kampanye.

Iwan menjelaskan, di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggaraan kampanye diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Di dalam penyelenggaraannya, maksimum orang yang boleh berkumpul pada satu acara sebanyak 100 orang.

Dilihat dari aturan tersebut, ia menambahkan, kemungkinan adanya satu orang yang telah terinfeksi virus corona adalah 99 persen, dengan prevalensi Covid-19 di populasi 5 persen.

Baca juga: KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Adapun kecepatan penularan Covid-19 sebesar 0,2 kasus terinfeksi per hari.

"Kalau ada 10 orang (terinfeksi) kumpul seharian maka akan ada 2 orang tertular. Masalahnya di kampanye offline itu sulit pastikan jumlah orang pertama dan sulit juga pastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik," tutur Iwan, Minggu (20/9/2020), seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Potensi penularan, sebut dia, akan jauh lebih besar bila kampanye terbuka diselenggarakan di banyak titik. Belum lagi, imbuh Iwan, jika nantinya para pendukung yang terinfeksi pulang ke rumah dan berpotensi menularkan virus ke anggota keluarga.

Menurut dia, meningkatnya kasus penularan Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir turut didorong oleh kian tingginya pergerakkan masyarakat.

Baca juga: Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Sedangkan, perilaku pencegahan dengan penerapan 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta kegiatan tes, lacak dan isolasi (TLI) yang seharusnya dapat menekan pertumbuhan kasus kurang berjalan efektif di Indonesia.

Cakupan pelaksanaan 3M yang benar dan TLI masih rendah sehingga efeknya belum bermakna untuk mengendalikan pandemi.

"3M dan TLI bisa cegah harusnya. Di negara lain bisa berhasil. Kenapa kita tidak? karena cakupan pelaksanaan 3M dan TLI-nya masih rendah, jadi efeknya belum bermakna," ucapnya.

"Saya lihat harus ada lembaga yang mantau agar 3M dan TLI berjalan. PSBB oke, tapi apakah dia lakukan PR-nya tadi (3M dan TLI)," imbuh Iwan.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Ahli Epidemiologi Ingatkan Potensi Penyebaran Covid-19 dari Kampanye Langsung Pilkada"