Alasan Pilkada 2020 Harus Ditunda Menurut PP Muhammadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkap alasan mengapa pihaknya mengusulkan agar pemerintah menunda pelaksanaan Serentak Pilkada 2020.

Ia mengatakan, salah salah satu alasannya adalah kemanusiaan dan keselamatan manusia di masa pandemi Covid-19.

"Karena alasan kemanusiaan dan karena alasan keselamatan," kata Mu'ti dalam konferensi persnya, Senin (21/9/2020).

Menurut Mu'ti sampai saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga mereda, bahkan terus bertambah.

Baca juga: 4 Penyelanggara Pemilu Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Sumbar Tetap Lanjut

Terlebih lagi, lanjut dia, peserta Pilkada 2020 belum semuanya mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang diatur pemerintah.

"Kita sudah saksikan bersama-sama baru pada saat pendaftaran dan sosialisasi saja sudah terjadi klaster-klaster baru," ujarnya.

KOMPAS.com/SANIA MASHABI Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020)

"Serta instasi yang lainnya bermusyawarah secara seksama untuk menunda pelaksanaan Pemilukada 2020," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, tahapan Pilkada Serentak 2020 terus berlanjut di 270 daerah meski pandemi Covid-19 kian meluas. Kini, virus corona tipe 2 yang menyebabkan Covid-19 itu bahkan telah memapar sejumlah penyelenggara pilkada.

Pada awal September lalu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengumumkan, terdapat 96 pengawas pemilu ad hoc di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dinyatakan positif Covid-19.

Dari 96 pengawas yang dinyatakan positif, sebanyak 20 orang merupakan pengawas tingkat kecamatan. Sedangkan 76 lainnya pengawas tingkat kelurahan/desa.

Ke-96 pengawas pemilu itu dinyatakan positif Covid-19 setelah melaksanakan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) atau pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020.

Pada 10 September Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dinyatakan positif Covid-19. Kabar ini disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman.

Tak berselang lama, giliran Arief yang dinyatakan positif Covid-19.

Hal itu diketahui usai Arief menjalani tes PCR atau swab test pada 17 September 2020. Swab test ini dilakukan Arief untuk memenuhi syarat menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Bogor.

Paling baru, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19. Hal itu disampaikan Pramono pada Sabtu (19/9/2020). Sama seperti Arief, Pramono mengaku tak mengalami gejala apapun.

Merespons banyaknya penyelenggara yang positif Covid-19, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kembali mendorong agar penyelenggaraan Pilkada 2020 ditunda.

Baca juga: Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

"Kami pun sebetulnya memang sudah mengusulkan pilkada ini ditunda lagi supaya juga tidak semakin menambah penularan (virus corona)," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati, Jumat (18/9/2020).

Khoirunnisa mengatakan, semakin banyak penyelenggara pemilu yang positif Covid-19, kekhawatiran akan penularan virus corona di antara penyelenggara kian besar.

Apalagi, jika di saat bersamaan penyelenggara tak dilengkapi dengan alat pelindung diri yang mencukupi.