Pemerintah Tak Akan Tambah Bansos di 9 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tak akan menambah bantuan sosial di 9 provinsi prioritas penanganan Covid-19.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin meyakini program bantuan sosial yang digulirkan Kementerian Sosial sudah cukup untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin, termasuk yang ada di 9 provinsi prioritas.

"Program bansos yang dirancang oleh Kemensos diberikan kepada 29 juta keluarga termiskin, yang tersebar di 9 provinsi tadi. Jadi kami percaya dengan konsistensi teman-teman di Kemensos," kata Budi.

Baca juga: Pengunjuk Rasa Membawa Karung Beras Bansos Bergambar Bupati Ogan Ilir

Adapun 9 provinsi prioritas tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Kesembilan provinsi tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menjadi episentrum penularan tertinggi dan menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.

"Kami percaya rakyat di 9 provinsi tersebut akan terbantu," kata Budi.

Pemerintah memang telah memiliki sejumlah program bantuan sosial selama pandemi Covid-19, antara lain kartu sembako yang ditujukan untuk 20 juta keluarga paling miskin.

Program tersebut saat ini telah terealisasi 63 persen dari total anggaran Rp 43,6 triliun.

Selain itu, program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 10 juta masyarakat miskin. PKH yang memiliki anggaran Rp 37,4 triliun saat ini telah tersalurkan 77,9 persen.

"Perkiraan kami ini sampai akhir tahun, dua program dari Kementerian Sosial ini harusnya bisa kita capai targetnya," kata Budi.

Ada pula program bantuan sosial tunai dan non tunai yang menyasar masyarakat miskin di luar dua program sebelumnya.

Saat ini, serapan program tersebut telah mencapai 71,9 persen dari total Rp 39 triliun.

Baca juga: Hari Ini Pemprov DKI Mulai Salurkan Bansos di 3 Kelurahan

Kemudian, ada pula bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan tersebut diperuntukan bagi masyarakat desa yang belum menerima bantuan dengan anggaran berasal dari dana desa.

Lalu, ada bantuan subsidi upah yang merupakan program baru pemerintah. Untuk penyaluran tahap pertama, telah mencapai 17,4 persen dari total anggaran Rp 37,8 triliun.

Terakhir, pemerintah juga menggelontorkan anggaran untuk bantuan bagi usaha mikro kecil. Program ini telah terealisasi 61 persen dari total anggaran Rp 22 triliun.