Terima Menteri Sosial, KPK Laporkan Ada 1.074 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Menteri Sosial Juliari Batubara membahas penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19, Rabu (9/9/2020).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, dalam pertemuan itu, KPK menyampaikan terdapat 1.074 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19 yang diterima KPK melalui portal Jaga Bansos.

"Kami melihat masih banyak beberapa keluhan dari masyarakat terkait bantuan sosial. Dari catatan KPK yang ada dari Jaga Bansos, itu kita terima hingga 4 September 2020 ada 1.074 keluhan terkait bansos," kata Lili dalam konferensi pers seusai eprtemuan, Rabu.

Baca juga: Kilas Balik 6 Bulan Covid-19: Bansos dan Berbagai Persoalannya...

Lili menuturkan, tiga provinsi yang paling banyak dilaporkan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Sedangkan, keluhan yang terbanyak dilaporkan adalah mengenai warga yang tidak mendapat bantuan meski seharusnya menerima bantuan dan sudah mendaftar.

Atas temuan tersebut, Lili menyarankan Kementerian Sosial agar memperbaiki validasi data terkait penerima bantuan sosial.

Lili juga mengusulkan agar Kementerian Sosial menyiapkan portal untuk menindaklanjuti laporan yang diterima KPK melalui Jaga Bansos.

"Kalau kemudian antara Jaga Bansos dengan portal yang disiapkan oleh Pak Menteri Sosial itu tentang keliuhan dan lainnya bisa connect untuk bisa dirasakan langsung penyelesaiannya," kata Lili.

Baca juga: Polri Tangani 107 Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

Sementara itu, Juliari mengatakan, ia berkunjung ke KPK untuk menyampaikan perkembangan program-program perlindungan sosial yang dikelola Kemensos.

"Kami berharap semua program yang kami jalankan  di Kementerian Sosial tentunya tidak hanya tepat sasaran tapi juga akuntabel dan tidak berpotensi menyalahi aturan yang ada," ujar Juliari.