Petahana Tak Lolos Tes Kesehatan, KPU Berharap Pilkada di Daerah Tetap Kondusif

Kompas.com - 16/09/2020, 20:05 WIB
Ilustrasi pilkada KOMPAS/TOTO SIHONOIlustrasi pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, penyelenggara pilkada di daerah harus tetap menjaga kondisi tetap kondusif setelah sejumlah bakal calon kepala daerah tak lolos tes kesehatan.

Berdasarkan data sementara dari KPU, bakal calon kepala daerah yang tidak lolos tes kesehatan untuk Pilkada 2020 ada di empat daerah, yakni Kabupaten Barru (Sulawesi Selatan), Kabupaten Majene (Sulawesi Barat), Kabupaten Demak (Jawa Tengah), dan Kabupaten Lamongan (Jawa Timur).

"Kaitannya dengan menjaga kondusifitas di daerah, karena ada petahana yang gagal tes kesehatan, tentu hal itu harus dilakukan oleh penyelenggara, " ujar Raka Sandi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

"Selain itu, perlu didukung pihak pengawas dan aparat keamanan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus jaga pilkada tetap aman, tertib, kondusif," kata dia.

Baca juga: 81 Petahana Ditegur Mendagri karena Langgar Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Pilkada

Menurut Raka Sandi, jika salah seorang dari bakal calon tak lolos tes kesehatan, sudah ada mekanisme penggantian bakal calon tersebut.

Dengan demikian, bakal calon pengganti bisa berpasangan dengan bakal calon yang menjadi pasangannya di Pilkada 2020.

"Dalam setiap proses, tentunya juga tahapan pemeriksaan kesehatan, semuanya berpedoman kepada PKPU. Selain itu, seluruh prosesnya diawasi oleh Bawaslu," ucap dia. 

"Kami di KPU pusat bertugas melakukan supervisi baik dari sisi regulasi dan tahapannya," kata Raka Sandi.

Dia berharap, adanya sejumlah bakal calon yang tak lolos tes kesehatan sudah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan yang baik dan benar serta sesuai aturan.

Sebelumnya, bakal calon wakil bupati Demak, Joko Sutanto gagal maju dalam Pilkada 2020.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Nasional
Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Nasional
KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X