Peneliti Sebut Fenomena Calon Tunggal di Pilkada 2020 Dampak Pandemi

Kompas.com - 10/09/2020, 08:48 WIB
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/ KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut, salah satu penyebab munculnya calon kepala daerah tunggal di Pilkada adalah kuatnya petahana.

Hal ini terbukti dari banyaknya petahana yang kini berpotensi jadi calon tunggal di gelaran Pilkada 2020.

"23 dari 28 daerah yang diikuti calon tunggal diikuti oleh calon petahana, baik petahana sebagai kepala daerah atau sebagai wakil kepala daerah," kata Arya dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (9/9/2020).

Arya menyebutkan, dari 23 petahana ini, sebanyak 10 di antaranya merupakan petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali berpasangan.

Baca juga: Bawaslu Sebut Calon Tunggal pada Pilkada Umumnya Petahana

Sementara 13 petahana lain merupakan petahana kepala daerah, atau wakil kepala daerah yang kembali mencalonkan diri namun tak kembali berpasangan.

Selain faktor kuatnya petahana, lanjut Arya, munculnya calon tunggal juga disebabkan karena tingginya biaya politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam situasi pandemi Covid-19, biaya politik kian mahal karena adanya berbagai pembatasan. Oleh karenanya, kandidat yang tak populer akan berulang kali berpikir untuk mencalonkan diri.

Ditambah lagi, dengan adanya pandemi, pemodal politik juga akan semakin berhitung potensi keuntungan dan keurgiannya sebelum mendukung calon kepala daerah.

"Dengan situasi pandemi siapa yang mau biayai, pemodal politik pasti berhitung sekali untuk apakah akan investasi ke kandidat dalam situasi bisnis yang tidak pasti," ujar Arya.

"Profit mungkin menurun, mungkin dia mengalami kerugian, dengan situasi bisnis yang tidak pasti juga akhirnya kandidat mau fund raising ke pemodal juga pemodal mikir-mikir bisa menang apa tidak," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Nasional
Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Nasional
Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.