Menteri Tjahjo Jelaskan Alasan Pemerintah Sesuaikan Sistem Kerja ASN Kembali

Kompas.com - 09/09/2020, 08:12 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/11/2019) Kompas.com/RINA AYU LARASATI Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/11/2019)
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB), Tjahjo Kumolo angkat suara soal rencana pemerintah kembali menyesuaikan jam kerja bagi aparatur sipil negara.

"Penyesuaian sistem kerja pegawai ASN dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah," kata dia seperti dilansir dari Antara, Selasa (8/9/2020).

Kesehatan para ASN, imbuh Tjahjo, menjadi prioritas pemerintah agar dapat secara efektif menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Untuk mendukung hal tersebut, sistem kerja yang berlaku dilakukan dengan pendekatan flexible working arrangement, baik dalam hal waktu maupun tempat bekerja.

Baca juga: Menpan RB: Pengaturan Jumlah ASN yang Bekerja dari Rumah Disesuaikan Kondisi

Dengan skema baru, ASN dapat bekerja di kantor maupun tempat tinggalnya masing-masing. Ketentuan itu diatur di dalam SE Menteri PAN RB Nomor 67/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PAN RB Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru.

Di dalam beleid itu, pejabat pembina kepegawaian bertugas mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah dengan memperhatikan zona risiko penyebaran Covid-19 di setiap wilayah, dengan mempertimbangan data penyebaran kasus yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, terdapat 65 kabupaten/kota dengan risiko tinggi, 230 kabupaten/kota dengan risiko sedang, 151 kabupaten/kota dengan risiko rendah, 42 kabupaten/kota tidak ada kasus, dan 26 kabupaten/kota tidak terdampak, per 30 Agustus 2020.

"Oleh karena itu, kami meminta agar PPK dalam membagi WFH dan WFO secara aktif memantau pergerakan/perubahan zona risiko pada lokasi Instansi pemerintah yang bersangkutan," kata Tjahjo.

Baca juga: Menpan RB Sebut ASN Terpapar Paham Radikal Akan Dicopot dari Jabatannya dan Dibina

Ia menambahkan, para ASN yang bekerja di wilayah yang tidak terdampak/tidak ada kasus, dapat bekerja 100 persen di kantor. Sedangkan, ASN yang bekerja di wilayah dengan tingkat penularan rendah, maksimal 75 persen dari total ASN yang bekerja.

Adapun bagi ASN yang bekerja di daerah zona berisiko sedang, maksimal yang bekerja di kantor 50 persen. Sementara, ASN yang bekerja di zona dengan risiko tinggi, paling banyak 25 persen.

Untuk instansi pemerintah yang berada di wilayah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar, imbuh Tjahjo, dapat mempertimbangkan pelaksanaan tugas kedinasa di rumah secara penuh.

"Kecuali, bagi instansi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pedoman PSBB," kata dia.

Tjahjo juga menekankan, agar para ASN menerapkan protokol kesehatan yang ketat di dalam bekerja, baik di rumah maupun di kantor.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X