Kompas.com - 01/09/2020, 18:16 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Rp 356,5 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021.

Dari jumlah tersebut, pemerintah akan lebih fokus pada penanganan kesehatan berupa pengadaan vaksin Covid-19.

"Tahun 2021 Pemerintah juga telah menganggarkan tidak kurang dari Rp 356,5 triliun untuk penanganan kesehatan termasuk untuk pengadaan vaksin pencegahan Covid-19," kata Ma'ruf saat memberi sambutan di acara Simposium Nasional yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara daring, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Alasan Sri Mulyani Rancang Anggaran PEN 2021 Rp 356,5 Triliun

Ia mengatakan, pemerintah telah memprioritaskan masalah kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Penanganan pandemi Covid-19, kata Ma'ruf, merupakan prasyarat untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah mampu menyelesaikan masalah Covid-19.

"Tanpa adanya keyakinan masyarakat bahwa pemerintah serius untuk memecahkan masalah pandemi Covid-19, maka akan terus terjadi ketakutan untuk memulai kegiatan ekonomi termasuk untuk melakukan aktivitas belanja atau konsumsi," kata Ma'ruf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Erick Thohir Kini Emban 2 Jabatan di Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Menurut Ma'ruf, jika masyarakat mengalami ketakutan itu dan merasa tak aman, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan.

Hal itu pula yang membuat pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 87 triliun untuk bidang kesehatan dari total anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun untuk tahun ini.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan anggaran program PEN sebesar Rp 356,5 triliun pada tahun 2021.

Jumlah tersebut sekitar 51 persen jika dibandingkan dengan anggaran PEN tahun ini yang dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunan anggaran PEN yang hampir setengahnya didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan Covid-19 yang jauh lebih rendah dibanding tahun ini.

Selain itu, pemerintah akan lebih fokus pada penyediaan vaksin pada tahun 2021 mendatang.

Baca juga: Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Wapres: Peran BUMD Diperlukan

"Penurunan anggaran PEN didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien Covid-19 yang akan jauh berkurang dibandingkan kondisi di tahun 2020 dan fokus Pemerintah dalam penyediaan vaksin di tahun 2021," ujar Sri Mulyani ketika memberikan pidato dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Selasa (1/9/2020).

Namun demikian, anggaran kesehatan tetap dialokasikan cukup besar mencapai 6,2 persen dari APBN di tahun 2021 atau sebesar Rp 169,7 triliun.

Sri Mulyani mengatakan angka tersebut jauh di atas amanat UU Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X