Wapres: Anggaran PEN 2021 Fokus untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Rp 356,5 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021.

Dari jumlah tersebut, pemerintah akan lebih fokus pada penanganan kesehatan berupa pengadaan vaksin Covid-19.

"Tahun 2021 Pemerintah juga telah menganggarkan tidak kurang dari Rp 356,5 triliun untuk penanganan kesehatan termasuk untuk pengadaan vaksin pencegahan Covid-19," kata Ma'ruf saat memberi sambutan di acara Simposium Nasional yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara daring, Selasa (1/9/2020).

Ia mengatakan, pemerintah telah memprioritaskan masalah kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Penanganan pandemi Covid-19, kata Ma'ruf, merupakan prasyarat untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah mampu menyelesaikan masalah Covid-19.

"Tanpa adanya keyakinan masyarakat bahwa pemerintah serius untuk memecahkan masalah pandemi Covid-19, maka akan terus terjadi ketakutan untuk memulai kegiatan ekonomi termasuk untuk melakukan aktivitas belanja atau konsumsi," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, jika masyarakat mengalami ketakutan itu dan merasa tak aman, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan.

Hal itu pula yang membuat pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 87 triliun untuk bidang kesehatan dari total anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun untuk tahun ini.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan anggaran program PEN sebesar Rp 356,5 triliun pada tahun 2021.

Jumlah tersebut sekitar 51 persen jika dibandingkan dengan anggaran PEN tahun ini yang dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunan anggaran PEN yang hampir setengahnya didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan Covid-19 yang jauh lebih rendah dibanding tahun ini.

Selain itu, pemerintah akan lebih fokus pada penyediaan vaksin pada tahun 2021 mendatang.

"Penurunan anggaran PEN didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien Covid-19 yang akan jauh berkurang dibandingkan kondisi di tahun 2020 dan fokus Pemerintah dalam penyediaan vaksin di tahun 2021," ujar Sri Mulyani ketika memberikan pidato dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Selasa (1/9/2020).

Namun demikian, anggaran kesehatan tetap dialokasikan cukup besar mencapai 6,2 persen dari APBN di tahun 2021 atau sebesar Rp 169,7 triliun.

Sri Mulyani mengatakan angka tersebut jauh di atas amanat UU Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.