Kompas.com - 28/08/2020, 11:20 WIB
Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Kamis (6/8/2020) siang. Dok. Yahya Cholil StaqufKatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Kamis (6/8/2020) siang.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, masyarakat salah dalam memahami Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Nadiem, masyarakat banyak yang menganggap POP merupakan implementasi dari alokasi dana pemerintah.

“Banyak mispersepsi bahwa POP adalah suatu program implementasi atau program afirmasi yang mengalokasikan dana pemerintah untuk program pendidikan. Itu persepsi yang salah,” kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X di DPR RI, Kamis (27/8/2020).

Padahal, POP adalah program yang dirancang agar Kemendikbud dapat mempelajari model-model pedagogi yang ada dalam organisasi penggerak pendidikan.

“Program POP adalah semacam sayembara, semacam prototyping mengenai bagaimana jurus-jurus yang dimiliki berbagai macam organisasi di Indonesia apakah berhasil meningkatkan numerasi dan literasi, dan model-model itu yang akan dipelajari oleh kemendikbud dan dipetik untuk diambil menjadi suatu kebijakan nasional jika sukses,” tutur Nadiem.

Baca juga: Banyak Mispersepsi POP, Nadiem Tegaskan Itu untuk Memperkaya Kemendikbud Bikin Inovasi Pendidikan

Nadiem mengakui pihaknya kurang melakukan sosialisasi terkait POP yang mengakibatkan terjadinya mispersepsi di masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Sehingga semakin banyak organisasi besar dan kecil yang berpartisipasi semakin kaya data yang kami dapatkan,” tutur dia.

Tuai polemik

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda berharap, Kemendikbud menata ulang kebijakan terkait POP. 

Menurut Huda, Kemendikbud harus mencari skema terbaik agar POP tidak menimbulkan polemik.

Sebab, organisasi besar dalam dunia pendidikan seperti PGRI, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah memutuskan mundur dari program ini.

"Saya kira tidak terlambat, dan tidak ada kata terlambat, sementara di-hold dulu pelaksanaan ini. Terkait dengan POP ini, di-hold dan carikan skema yang terbaik," kata Syaiful Huda, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2020) sore.

Baca juga: Mendikbud: Dana POP Dialihkan untuk Bantuan Guru dalam Bentuk Pulsa

Menurut Huda, penataan ulang yang perlu dilakukan oleh Kemendikbud yakni terkait pola rekrutmen organisasi. 

Sebab, mundurnya lembaga seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI akibat seleksi pemilihan program organisasi penggerak yang dinilai tidak jelas.

"Karena itu saya kira opsinya yang pertama, kami minta untuk ke Mas Nadiem melakukan penataan ulang terkait dengan pola rekrutmen, kriteria, dan seterusnya terkait dengan program organisasi penggerak," ucap politisi PKB ini.

Kemudian, kata dia, mundurnya organisasi besar yang concern terhadap pendidikan selama puluhan tahun menandakan adanya masalah dalam kebijakan POP.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Nasional
Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Nasional
Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Nasional
Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Nasional
Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Nasional
Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Nasional
Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Nasional
Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.