JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim mengakui banyak masyarakat salah menanggapi program POP.
Menurut Nadiem, masyarakat banyak yang menganggap POP adalah implementasi dari alokasi dana pemerintah.
“Banyak mispersepsi bahwa POP adalah suatu program implementasi atau program afirmasi yang mengalokasikan dana pemerintah untuk program pendidikan. Itu persepsi yang salah,” kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X di DPR RI, Kamis (27/8/2020).
Padahal, POP adalah program yang dirancang agar Kemendikbud dapat mempelajari model-model pedagogi yang ada dalam organisasi penggerak pendidikan.
Baca juga: Mendikbud Nadiem Pastikan PBNU Kembali Ikut Program Organisasi Penggerak
“Program POP adalah semacam sayembara, semacam prototyping mengenai bagaimana jurus-jurus yang dimiliki berbagai macam organisasi di Indonesia apakah berhasil meningkatkan numerasi dan literasi, dan model-model itu yang akan dipelajari oleh kemendikbud dan dipetik untuk diambil menjadi suatu kebijakan nasional jika sukses,” tutur Nadiem.
Nadiem mengakui pihaknya kurang melakukan sosialisasi terkait POP yang mengakibatkan terjadinya mispersepsi di masyarakat.
“Jadi ini adalah salah kami di Kemendikbud kurang melakukan sosialisasi dan menjelaskan ini adalah sayembara model, kita mengakuisisi model-model inovasi baru,” Ujar Nadiem.
“Sehingga semakin banyak organisasi besar dan kecil yang berpartisipasi semakin kaya data yang kami dapatkan,” tutur dia.
Baca juga: Mendikbud Nadiem Tunda Program POP, Ini Alasannya
Sebagai evalusasi dari polemik yang timbul, Mendikbud akhirnya memutuskan program organisasi penggerak (POP) ditunda.
Menurut Nadiem, ada beberapa faktor yang menjadi bahan evaluasi sebelum memutuskan akhirnya program POP ditunda.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan