Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpar Wishnutama Dukung Pemprov DKI Buka Bioskop di Tengah Pandemi

Kompas.com - 26/08/2020, 20:51 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mendukung rencana dari Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka kembali bioskop dalam waktu dekat.

Wisnu menilai, pembukaan kembali bioskop di tengah pandemi Covid-19 akan menggeliatkan dunia perfilman dan insan kreatif di Indonesia. 

Sektor ekonomi kreatif yang sempat terpuruk akibat pandemi pun diyakini akan kembali bangkit.

Baca juga: Demi Ekonomi, Ketua DPRD DKI Dukung Pembukaan Bioskop di Tengah Pandemi Covid-19

"Dengan bioskop kembali beroperasi, ini akan berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi kreatif, khususnya subsektor perfilman," kata Wishnutama dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2020).

Ia menjelaskan, selama ini sektor perfilman menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang cukup menjanjikan dalam menyumbang pendapatan negara.

Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif, jumlah penonton bioskop meningkat hampir lima kali lipat pada 2018 menjadi 52,5 juta orang.

Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya sumbangan industri film pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Di tahun 2018, industri film menyumbang 6,09 persen dari total PDB.

"Saya harap industri ini bisa produktif kembali, dari produksinya, bioskopnya dan berbagai macam aktivitas lainnya yang beberapa bulan terhenti," ucap pendiri Net TV ini.

Baca juga: Pemerintah Berencana Buka Kembali Bioskop, Bagaimana di Negara Lain?

Wishnutama mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai hal untuk mendukung operasional bioskop di era adaptasi kebiasaan baru.

Kemenparekraf telah menyusun handbook atau buku panduan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability).

Ia berharap buku ini bisa menjadi panduan bagi pengelola bioskop dan pengunjung.

Selain itu, Kemenparekraf juga sudah membuat video layanan masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mengenakan masker, tidak makan saat di dalam bioskop, serta selalu mencuci tangan di bioskop dan tempat-tempat keramaian lainnya.

“Dalam operasional bioskop kembali nanti, pengelola dan pengunjung harus mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan agar keamanan pengunjung bioskop pun terjamin,” katanya.

Wishnutama menambahkan, pihaknya juga telah melaksanakan simulasi pembukaan dan penerapan protokol kesehatan di bioskop sejak Juli 2020.

Simulasi ini bertujuan agar semua pihak, baik pelaku usaha maupun masyarakat paham akan prosedur-prosedur yang harus dijalankan.

"Sebelum benar-benar dibuka, kita lakukan simulasi terlebih dahulu. sehingga kapanpun (bioskop) dibuka kita sudah siap," kata dia.

Baca juga: Jawab Kekhawatiran Muncul Klaster Covid-19 di Bioskop, GPBSI: Masalah Kehidupan Siapa Bisa Jamin?

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies mengatakan pembukaan kembali bioskop akan dilakukan dalam waktu dekat. Bioskop akan kembali dibuka setelah ditutup sejak April 2020 atau saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Ibu Kota.

Rencana membuka bioskop di ibu kota ini sudah disetujui oleh Satgas Covid-19. Namun Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan pembukaan kembali bioskop berpotensi besar memunculkan terjadinya klaster penularan baru virus corona.

Dia mengingatkan, saat ini kasus pandemi Covid-19 baik secara global maupun nasional, masih dalam tren meningkat. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com