Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Holding Industri Pertahanan Masih Dalam Tahap Konsolidasi

Kompas.com - 26/08/2020, 20:18 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan holding industri pertahanan saat ini masih dalam tahap konsolidasi dan sinkronisasi antara PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, dan PT Dahana.

Direktur Utama PT Len Industri Zakky Gamal Yasin menjelaskan, pihaknya saat ini sedang dalam proses membangun konsolidasi dan sinkronisasi untuk memperkuat industri pertahanan supaya memiliki daya saing dan bisa mandiri.

Hanya saja, Zakky tidak menyinggung kapan kepastian holding industri pertahanan tersebut terbentuk.

"LEN memimpin klaster industri pertahanan, di bawahnya ada PT DI, Pindad dan Dahana," ujar Zakky dalam diskusi virtual yang diadakan Jakarta Defence Studies (JDS) dengan tema "Tantangan Perang Generasi Keenam Versus Kemandirian Industri Pertahanan", Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Prabowo Melawat ke Turki, Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan

"Kita sedang berporoses jadi satu holding menjadi satu industri pertahanan, agar maju, mandiri, dan berdaya saing, dan terkemuka di regional Asia," lanjut dia.

Adapun holding industri pertahanan akan menggabungkan PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad dan PT Dahana.

Menurut Zakky, industri pertahanan milik pemerintah sedang membuat master plan agar bisa tembus di urutan 50 besar perusahaan industri pertahanan dunia.

Target lainnya yang harus tercapai pada 2024, sambung dia, kontribusi industri pertahanan nasional bisa membuat produk dengan komponen lokal mencapai 50 persen.

Untuk mewujudkan itu semua, industri pertahanan BUMN harus bersinergi dan berada dalam satu klaster untuk memperkuat finansial dan mengintegrasikan rantai pasokan dan ekosistem.

Baca juga: Tahun 2020, Kemhan Fokus Kembangkan Industri Pertahanan Dalam Negeri

"Ekosistem harus kerja sama semua yang ada di Indonesia, termasuk dengan BUMS (badan usaha milik swasta). Ini yang kita bangun menjadi kekuatan industri pertahanan nasional. Ini road map 2020-2024, ini program unggulan, kita inisiasi dan target kami sampaikan agar bisa kita capai," kata Zakky.

Zakky menuturkan, upaya membuat holding industri pertahanan di antaranya bertujuan untuk menaikkan omzet penjualan.

Menurut dia, holding dan merger dilakukan juga agar tidak ada investasi ganda yang selama ini dilakukan bebeberapa industri pertahanan.

"Investasi peralatan akan diatur sedemikian rupa, jangan sampai Len investasi, di tempat lain PT DI, Pindad, melakukan hal sama, ke depan akan diintegrasikan hal tersebut," terang dia.

Zakky menambahkan, dengan pendirian holding, maka industri bisa meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan penilaian terhadap talenta perusahaan.

Baca juga: Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Ujung dari semua itu nantinya, industri pertahanan saling terintegrasi dan menjadi BUMN yang kuat untuk mendukung pertahanan negara dan perekonomian nasional.

"Jangan sampai industri pertahanan cakar-cakaran, bertengkar satu dengan lainnya, BUMN dan BUMS memperebutkan beberapa hal yang sama. Harus ada yang diproritaskan, tentunya tidak itu-itu saja, karena itu perlu renstra perlu diwujudkan," tegas Zakky.

Holding ini diadakan agar industri pertahanan bisa lebih mumpuni dalam memasok kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, Polri, dan lembaga keamanan lain.

Contohnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) hingga Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com