KILAS

Berkat Dashboard JKN dari BPJS Kesehatan, Pemda Bisa Akses Data JKN-KIS

Kompas.com - 26/08/2020, 20:41 WIB
Wali Kota Malang, Sutiaji dalam web seminar (Webinar) Pemanfaatan Dashboard JKN oleh Pemerintah Daerah, Rabu (26/08/2020). Dok. Humas BPJS KesehatanWali Kota Malang, Sutiaji dalam web seminar (Webinar) Pemanfaatan Dashboard JKN oleh Pemerintah Daerah, Rabu (26/08/2020).

KOMPAS.com - Wali Kota Malang, Sutiaji mengapresiasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Kesehatan yang telah memfasilitasi pemerintah daerah (pemda) mengakses data Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui dashboad JKN.

"Terlebih program tersebut membantu Kota Malang mewujudkan Smart City (Malang 4.0),” kata Sutiaji dalam web seminar (Webinar) Pemanfaatan Dashboard JKN oleh Pemda, Rabu (26/08/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Sutiaji, kehadiran Dashboard JKN mampu mendukung peningkatan kepesertaan dan kepatuhan iuran serta mendukung upaya promotif dan preventif.

"Dashboard JKN juga memudahkan dokter atau tenaga kesehatan untuk menganalisis rujukan sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan tingkat pertama," imbuhnya.

Baca juga: Tingkatkan Layanan JKN-KIS, DJSN Terbitkan Buku Statistik JKN

Sutiaji meyakini, jika pemda, Dinas Kesehatan ataupun stakeholder lain dapat memanfaatkan Dashboard JKN, maka sustainibilitas program JKN dan KIS dapat terjamin.

Di sisi lain, menurut dia, data yang disajikan saat ini sudah dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga akan memperkuat kebijakan kesehatan yang lebih akomodatif serta mampu memprediksi kondisi kesehatan wilayah ke depan.

“Misalnya dalam Dashboard JKN, apabila melihat ada data anomali atau keganjilan, maka saya bisa langsung berikan teguran ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan mendorong untuk meningkatkan kualitas layanan," jelasnya.

Ia pun berharap, dengan adanya Dashboard JKN ada peningkatan data. Misalnya di masa pandemi ini, ada data terkait peserta dengan status kesehatan yang memiliki risiko Covid-19 atau komorbid.

Baca juga: Saat Ketua RT/RW di Solo Keroyokan Ajak Warga Daftar JKN-KIS

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengungkapkan, pihaknya akan menyediakan data dan informasi secara berkala.

"BPJS Kesehatan akan memastikan akurasi data dan informasi yang ada dalam Dashboard JKN," kata Bayu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Nasional
Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X