KILAS

Berkat Dashboard JKN dari BPJS Kesehatan, Pemda Bisa Akses Data JKN-KIS

Kompas.com - 26/08/2020, 20:41 WIB
Wali Kota Malang, Sutiaji dalam web seminar (Webinar) Pemanfaatan Dashboard JKN oleh Pemerintah Daerah, Rabu (26/08/2020). Dok. Humas BPJS KesehatanWali Kota Malang, Sutiaji dalam web seminar (Webinar) Pemanfaatan Dashboard JKN oleh Pemerintah Daerah, Rabu (26/08/2020).

Menurut Bayu, saat ini, sebanyak 420 pemerintah daerah sudah mendapatkan hak akses Dashboard JKN, 100 Pemda dalam proses penyelesaian pemberian hak akses.

“Tentu ke depan, diharapkan seluruh pemda dapat mengakses dan memanfaatkan Dashboard JKN ini.

Ia berharap, Dashboard JKN dapat membangun ekosistem penyusunan kebijakan berbasis data dan informasi atau evidence based policy making.

Baca juga: Program JKN-KIS Indonesia Jadi Acuan Studi 16 Negara

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Dashboard JKN memuat data capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan jumlah kunjungan FKTP.

"Dashboard JKN juga memuat jumlah rujukan peserta FKTP, 10 diagnosa tertinggi di FKTP, jumlah kasus di rumah sakit, data utilisasi penyakit katastropik, serta 10 kasus tertinggi di rumah sakit," imbuhnya.

Bayu mengatakan, BPJS Kesehatan akan melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemanfaatan informasi bagi setiap pemda.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tubagus Achmad Choesni mengimbau, agar BPJS Kesehatan harus memberikan ruang pemda melakukan update dan verifikasi data.

Baca juga: JKN BPJS Naik, Wali Kota Bandung Harap Kebijakan Pusat Tidak Bebani Masyarakat

"Upaya tersebut dilakukan agar kualitas data lebih baik dan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri *Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Hari Nur Cahaya Murni mengungkapkan, pemda harus menetapkan anggaran program JKN-KIS.

Menurutnya apabila ada pemda yang tidak menjalankan program strategis nasional maka akan diberikan teguran.

Dashboard JKN diharapkan akan memperkuat data bagi perencanaan pembangunan kesehatan di daerah secara lebih baik,” ujar Hari.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X