Kompas.com - 10/06/2020, 21:12 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, didampingi Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno. DOK. BPJS KesehatanDirektur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, didampingi Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno.

KOMPAS.com – Sebanyak 16 negara sepakat memilih Indonesia sebagai acuan studi peran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terhadap peningkatan kohesi dan inklusi sosial melalui penurunan rasio gini. 

Keputusan tersebut didasarkan pada hasil kajian 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, yang diselenggarakan International Social Security Association (ISSA), Rabu (10/6/2020).

Untuk diketahui, ISSA merupakan asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara dunia.

Pada kegiatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia berhasil menekan angka ketimpangan masyarakat, dengan meningkatkan kohesi dan inklusi sosial.

Baca juga: Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Hal tersebut diperkuat Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) serta BPJS Kesehatan yang pada 2017 menyatakan, program JKN-KIS pada 2015 menekan koefisien gini dari 0,395 menjadi 0,394.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian pada 2016, keberadaan JKN-KIS menekan koefisien gini dari 0,384 menuju 0,383, menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan, dan melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

“JKN-KIS juga meningkatkan kualitas SDM Indonesia dengan menjadikannya lebih sehat. Hal tersebut mendorong peningkatan produktivitas dan ekonomi,” kata Fachmi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Untuk itu, Fachmi menilai, jaminan pengaman sosial termasuk kesehatan, menjadi hal yang penting pada situasi pandemi seperti saat ini.

Baca juga: BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

“Setiap negara harus dapat memastikan keberlangsungan finansial program jaminan sosial khususnya kesehatan, serta memastikan angka cakupan kepersertaan. Hal ini merupakan hal mendesak mengingat terdapat kerentanan populasi,” kata Fachmi.

Selain terpilih sebagai negara acuan studi, pada kesempatan tersebut Indonesia juga kembali dipercaya menjadi Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance ISSA Periode 2020-2022.

“Ini merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Kami mewakili Indonesia mengucapkan terima kasih kepada ISSA, dan siap menjalankan tugas-tugas yang akan diberi,” kata Fachmi.

Fachmi memaparkan, selama periode 2020-2022, program kerja Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) akan memprioritas tema ageing population, tantangan perluasan cakupan jaminan sosial, dan kompilasi studi terkait hubungan antara Universal Health Coverage (UHC) dengan peningkatan kohesi dan inklusi sosial.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.