Wapres Minta Stranas Pencegahan Korupsi Tak Sekadar Pemenuhan Administrasi

Kompas.com - 26/08/2020, 18:56 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka seminar nasional Mahkamah Agung secara virtual, Rabu (26/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka seminar nasional Mahkamah Agung secara virtual, Rabu (26/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta aksi pencegahan korupsi sebagai pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) tidak hanya pemenuhan administrasi.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menutup acara aksi nasional pencegahan korupsi (ANPK) secara virtual, Rabu (26/8/2020).

"Sesuai arahan Bapak Presiden, aksi pencegahan korupsi sebagai pelaksanaan Stranas PK harus benar-benar dilaksanakan. Tidak hanya sekadar pemenuhan administrasi dan hanya menjadi sebuah dokumen," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta KPK dan Kementerian/Lembaga Persiapkan Aksi Pencegahan Korupsi

Agar terealisasi, kata dia, semangat anti korupsi harus ada dalam lingkungan birokrasi.

Ma'ruf mengatakan, birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan nasional harus memiliki integritas.

Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap birokrasi untuk lebih transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan layanan berkualitas.

Apalagi, kata dia, fokus Stranas PK meliputi bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

"Transformasi governansi publik harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Transformasi budaya dibutuhkan untuk mengubah mindset yang menciptakan budaya anti korupsi dan budaya kinerja," kata dia.

Kemudian, kata dia, transformasi struktural juga diperlukan untuk membangun organisasi berbasis kinerja, dan standarisasi aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Wapres Minta Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Korupsi Lebih Ditingkatkan

Selanjutnya transformasi digital diperlukan untuk menciptakan digitalisasi administrasi secara komperehensif (e-government), termasuk menyusun Satu Data Indonesia, dan membentuk Pusat Data Nasional.

Sementara reformasi regulasi dibutuhkan untuk mendukung kepastian berjalannya seluruh program reformasi birokrasi.

"Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi dalam rangka menciptakan Indonesia maju yang bebas korupsi dan mewujudkan bangsa penuh keadaban," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X