Kompas.com - 25/08/2020, 23:26 WIB
Saiful Mahdi, seorang Dosen di Universitas Syiah Kuala, divonis 3 bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim PN Banda Aceh, Selasa (21/4/2020), karena terbukti melanggar UU ITE dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Kuasa Hukum Saiful mahdi, dri LBH Banda Aceh menyatakan banding atas putusan tersebut.**** KOMPAS.COM/DASPRIANI Y. ZAMZAMISaiful Mahdi, seorang Dosen di Universitas Syiah Kuala, divonis 3 bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim PN Banda Aceh, Selasa (21/4/2020), karena terbukti melanggar UU ITE dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Kuasa Hukum Saiful mahdi, dri LBH Banda Aceh menyatakan banding atas putusan tersebut.****

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Advokasi YLBHI Era Purnamasari mengapresiasi langkah yang diambil dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Saiful Mahdi yang mangajukan banding atas vonis tiga bulan yang diterima.

Syaiful diketahui dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mengkritisi hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018 di Unsyiah.

"Bagi saya, itu semua harus kita apresiasi dan siapapun yang punya perhatian terhadap kepentingan kebebasan berpikir, terutama di lingkungan kampus ya, untuk kebebasan berpikir di negara demokrasi, saya pikir kita semua harus mendukung langkah-langkah Pak Saiful," kata Era dalam sebuah diskusi, Selasa (25/8/2020).

Menurut Era, banyak kasus kriminalisasi dalam konteks kebebasan berpendapat yang tidak berani menempuh upaya hukum banding.

Baca juga: Kriminalisasi Dosen Unsyiah Dinilai Bikin Kultur Kritis Kampus Tak Tercapai

"Dalam banyak kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, banyak yang tidak menempuh upaya hukum oleh karena hukumannya rendah sehingga khawatir kalau melakukan upaya hukum, hukumannya menjadi lebih tinggi," ungkap Era.

"Apalagi tersangka atau terdakwanya dalam proses hukumnya itu ditahan baik oleh polisi, oleh jaksa, maupun oleh hakim," lanjut dia.

Selain itu, Era menyoroti pasal yang dikenakan pada kasus Saiful.

Menurut dia, pasal-pasal dalam UU ITE berbahaya bagi demokrasi.

Baca juga: Kasus Grup WhatsApp, Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Divonis 3 Bulan Penjara

"Pertama kami mau melihat bahwa kasus Pak Saiful ini sebetulnya bukti bahwa keberadaan pasal-pasal pencemaran nama baik didalam KUHP maupun diperluas dalam UU ITE memang pasal-pasal yang berbahaya bagi demokrasi, bagi kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi," kata Era.

"Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan pasal ini harus dipertahankan, tapi kita perlu berpikir ke depan dan kita harus sama-sama mendorong bahwa pasal ini memang tidak layak berada dalam negara demokrasi," lanjut dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X