Kompas.com - 25/08/2020, 23:26 WIB
Saiful Mahdi, seorang Dosen di Universitas Syiah Kuala, divonis 3 bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim PN Banda Aceh, Selasa (21/4/2020), karena terbukti melanggar UU ITE dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Kuasa Hukum Saiful mahdi, dri LBH Banda Aceh menyatakan banding atas putusan tersebut.**** KOMPAS.COM/DASPRIANI Y. ZAMZAMISaiful Mahdi, seorang Dosen di Universitas Syiah Kuala, divonis 3 bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim PN Banda Aceh, Selasa (21/4/2020), karena terbukti melanggar UU ITE dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Kuasa Hukum Saiful mahdi, dri LBH Banda Aceh menyatakan banding atas putusan tersebut.****

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Advokasi YLBHI Era Purnamasari mengapresiasi langkah yang diambil dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Saiful Mahdi yang mangajukan banding atas vonis tiga bulan yang diterima.

Syaiful diketahui dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mengkritisi hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018 di Unsyiah.

"Bagi saya, itu semua harus kita apresiasi dan siapapun yang punya perhatian terhadap kepentingan kebebasan berpikir, terutama di lingkungan kampus ya, untuk kebebasan berpikir di negara demokrasi, saya pikir kita semua harus mendukung langkah-langkah Pak Saiful," kata Era dalam sebuah diskusi, Selasa (25/8/2020).

Menurut Era, banyak kasus kriminalisasi dalam konteks kebebasan berpendapat yang tidak berani menempuh upaya hukum banding.

Baca juga: Kriminalisasi Dosen Unsyiah Dinilai Bikin Kultur Kritis Kampus Tak Tercapai

"Dalam banyak kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, banyak yang tidak menempuh upaya hukum oleh karena hukumannya rendah sehingga khawatir kalau melakukan upaya hukum, hukumannya menjadi lebih tinggi," ungkap Era.

"Apalagi tersangka atau terdakwanya dalam proses hukumnya itu ditahan baik oleh polisi, oleh jaksa, maupun oleh hakim," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Era menyoroti pasal yang dikenakan pada kasus Saiful.

Menurut dia, pasal-pasal dalam UU ITE berbahaya bagi demokrasi.

Baca juga: Kasus Grup WhatsApp, Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Divonis 3 Bulan Penjara

"Pertama kami mau melihat bahwa kasus Pak Saiful ini sebetulnya bukti bahwa keberadaan pasal-pasal pencemaran nama baik didalam KUHP maupun diperluas dalam UU ITE memang pasal-pasal yang berbahaya bagi demokrasi, bagi kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi," kata Era.

"Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan pasal ini harus dipertahankan, tapi kita perlu berpikir ke depan dan kita harus sama-sama mendorong bahwa pasal ini memang tidak layak berada dalam negara demokrasi," lanjut dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Wisata Buka Saat Libur Nataru, Satgas Covid-19 Tekankan Pentingnya CHSE

Tempat Wisata Buka Saat Libur Nataru, Satgas Covid-19 Tekankan Pentingnya CHSE

Nasional
Jaksa Agung Serahkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

Jaksa Agung Serahkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

Nasional
Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

Nasional
AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

Nasional
Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Nasional
Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Nasional
Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Nasional
Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Nasional
Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Nasional
UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.