Kompas.com - 19/08/2020, 15:29 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih memastikan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang diusulkan asosiasi dokter ke Kementerian Kesehatan sudah memenuhi syarat sesuai aturan perundang-undangan.

"Usulan terakhir sudah lewat komunikasi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi," kata Daeng kepada Kompas.com, Rabu (19/8/2020).

Hal ini disampaikan Daeng membantah pernyataan Kementerian Kesehatan. Kemenkes sebelumnya menyebut calon anggota KKI yang diusulkan asosiasi profesi kedokteran tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Asosiasi Dokter Protes soal Pelantikan Anggota KKI, Ini Respons Kemenkes

Sehingga Menkes Terawan Agus Putranto pun mengusulkan nama lainnya ke Presiden Joko Widodo.

"Tidak benar (jika disebut tak memenuhi syarat). Karena sudah lewat pengajuan dan pembaharuan-pembaharuan usulan yang disesuaikan dengan syarat," kata dia.

Daeng menyebut, IDI akan segera berbicara dengan asosiasi profesi kedokteran lainnya untuk menentukan langkah lebih lanjut terkait polemik pengangkatan anggota KKI ini.

"Akan segera dibicarakan dengan asosiasi dan organisasi yang lain dan melihat aspirasi anggota," katanya.

Baca juga: Asosiasi Dokter Surati Jokowi, Protes Pengangkatan Anggota KKI

IDI dan enam asosiasi profesi lain menyurati Presiden Joko Widodo pada Selasa (18/8/2020) kemarin untuk memprotes pengangkatan anggota KKI 2020-2025.

Sebab, nama-nama anggota KKI yang diangkat bukanlah orang yang diusulkan asosiasi.

Dalam surat tersebut, para ketua asosiasi profesi kesehatan menyatakan telah menyampaikan usulan anggota KKI secara resmi melalui Kementerian Kesehatan sesuai pasal 14 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Namun pada kenyataannya, nama-nama anggota KKI yang ditetapkan Presiden lewat Keppres 55/M/2020 tidak sesuai dengan yang sudah diusulkan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati menyebut bahwa calon anggota KKI yang diusulkan asosiasi tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Kapuskes TNI Sebut Obat untuk Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Sesuai Standar Kedokteran

Persyaratan tersebut antara lain, tidak adanya surat pernyataan melepaskan jabatan pada saat dilantik menjadi anggota KKI.

Lalu surat pernyataan pemberhentian sementara dari PNS jika yang diusulkan merupakan seorang PNS. Juga pengusulan satu calon anggota KKI oleh dua unsur asosiasi.

Bahkan setelah dua kali dilakukan perpanjangan masa bakti anggota KKI 2014-2019, Widya menyebut asosiasi dokter belum juga menyerahkan nama calon yang memenuhi syarat.

Hingga akhirnya menteri kesehatan berganti dari Nila F Moeloek ke Terawan Agus Putranto, asosiasi dokter disebut belum juga menyerahkan nama yang memenuhi syarat.

Baca juga: Jokowi Lantik Anggota Konsil Kedokteran Indonesia

Agar proses pergantian ini tak berlarut-larut, maka Terawan pun berinisiatif melakukan perubahan terhadap Peraturan Menkes Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

Dengan aturan baru itu, maka Menkes bisa mengusulkan secara langsung anggota KKI ke Presiden jika calon yang diajukan asosiasi dianggap tak memenuhi persyaratan.

"Atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 tahun 2019, Menteri Kesehatan mengusulkan calon anggota KKI yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur," ujar Widyawati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Tak Setuju Wacana Jokowi jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Tak Setuju Wacana Jokowi jadi Cawapres

Nasional
KPK Periksa Plt Bupati PPU, Dalami Penyertaan Modal dan Pencairan Dana ke BUMD

KPK Periksa Plt Bupati PPU, Dalami Penyertaan Modal dan Pencairan Dana ke BUMD

Nasional
Bahas Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Polri Sebut Syarat Perizinan Akan Dibuat Sangat Ketat

Bahas Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Polri Sebut Syarat Perizinan Akan Dibuat Sangat Ketat

Nasional
Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Nasional
Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Nasional
Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Nasional
Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Nasional
Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Nasional
Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Nasional
Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Nasional
Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Nasional
Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Nasional
Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.