Catatan KoDe Inisiatif soal Penghapusan Sejumlah Hak Pekerja dalam RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 19/08/2020, 15:25 WIB
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANSejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyoroti penghapusan sejumlah hak pekerja dalam draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja menghapus Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal ini mengatur bahwa pekerja dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja jika perusahaan tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut.

Baca juga: 4 Ancaman bagi Pekerja Kantoran jika RUU Cipta Kerja Disahkan...

"Berdasarkan rumusan RUU Cipta Kerja sekarang menghapuskan hak para buruh untuk dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja jika pengusaha tidak membayarkan upah," kata Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi KoDe Inisiatif Rahmah Mutiara, saat dihubungi, Rabu (19/8/2020).

Rahmah menjelaskan, penghapusan pasal tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 58/PUU-IX/2011.

Putusan MK memperkuat hak pekerja untuk mengajukan PHK jika tidak menerima gaji selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, meski pengusaha membayar gaji secara tepat waktu sesudah itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KASBI Sebut RUU Cipta Kerja Akan Jadi Beban Generasi jika Berhasil Disahkan

Selanjutnya, Kode Inisiatif mencatat penghapusan Pasal 90 Ayat (2) dalam RUU Cipta Kerja. Pasal tersebut mengatur soal kewajiban perusahaan membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku kepada pekerja pada waktu diberikan penangguhan.

Rahmah menyebut penghapusan pasal itu melanggar putusan MK 72/PUU-XIII/2015.

Kemudian, ada juga pelanggaran putusan MK 27/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 66 ayat (2) UU Ketenagakerjaan terkait sistem outsourcing atau alih daya.

Pasal mengenai sistem outsourcing ini dihidupkan kembali dalam RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Nasib Karyawan Outsourcing di RUU Omnibus Law

Menurut Rahmah, dengan dihidupkannya lagi Pasal 66, perjanjian kerja tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja.

"Dengan menghidupkan kembali pasal yang sudah dibatalkan, maka draf RUU Cipta Kerja ini jelas tidak memberikan perlindungan secara rinci atas hak-hak pekerja outsourcing, yang jelas sudah diperintahkan oleh MK," kata Rahmah.

"Padahal seharusnya rumusan ini dapat diperjelas dengan memperhatikan penekanan MK dalam putusannya," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.