Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Kompas.com - 14/08/2020, 19:35 WIB
Pengamat Politik Jerry Sumampow di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Pengamat Politik Jerry Sumampow di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakkan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendorong adanya penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada 2020.

Hal itu dikatakan oleh perwakilan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat Jerry Sumampow dalam acara peluncuran 'Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat', Jumat (14/8/2020).

"Protokol kesehatan harus dapat diterapkan secara sungguh-sungguh dengan disiplin tinggi pada setiap tahapan pilkada untuk menjamin keselamatan pemilih dan penyelengara pemilu," kata Jerry.

Baca juga: Siap Ramaikan Pilkada Surabaya, Putra Sulung Risma Sudah Punya Tim Relawan

Jerry mengatakan, gerakkan ini dibuat untuk membangun optimisme masyarakat yang khawatir dengan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, penerapan protokol kesehatan dan pilkada bisa dilakukan secara bersamaan.

"Jadi pertama pilkada sehat ini memang ingin, menegaskan bahwa, kita bisa menjalankan pilkada berkualitas yang demokratis, meskipun dalam situasi pandemi covid," ujar dia. 

Ia mengatakan, pilkada sehat harus menjadi gerakan nyata di masyarakat melalui tahapan-tahapan pilkada.

Dengan demikian, masyarakat peduli untuk mempraktikkan protokol kesehatan Covid-19 dengan saling melakukan dan mengawasi.

"Ini menciptakan peluang melalui event politik pemilu untuk melatih adaptasi kebiasaan baru secara konkret, terukur, dan terawasi melalui pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada dan hari pencoblosan secara lebih partisipatif dengan tuntutan sehat jasmani dan demokrasi," ujar dia. 

Jerry juga mengatakan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Hasil Tes Swab Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean Negatif Covid-19

Nasional
Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Nasional
Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Gedung Kemensos Kebakaran pada Senin Dini Hari

Nasional
KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X