Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Kompas.com - 13/08/2020, 16:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti rendahnya penyerapan anggaran kementerian/ lembaga, khususnya anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Ia menyayangkan hal itu. Pasalnya, gelontoran anggaran pemerintah tersebut bisa menggerakkan roda perekonomian.

"Masalah ekonomi, yang bisa menggerakkan ekonomi adalah belanja pemerintah," ujar Wapres Ma'ruf Amin di rapat internal membahas pemulihan ekonomi nasional pada Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Kampanye Penggunaan Masker Pemerintah Dinilai Jadi Cara untuk Penyerapan Anggaran

"Data Menteri Keuangan, penyerapan anggaran dilihat dari belanja kementerian/ lembaga maupun anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional), penyerapannya masih sangat rendah," lanjut dia.

Wapres Ma'ruf Amin pun merinci, realisasi belanja anggaran secara keseluruhan hingga bulan Agustus 2020 ini baru mencapai 48 persen.

Adapun, kementerian yang penyerapan anggarannya paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru 34,3 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 41,5 persen dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 43,6 persen.

Baca juga: IAKMI: Sungguh Miris, Penyerapan Anggaran Kesehatan Baru 1,53 Persen

Tidak hanya untuk program setiap kementerian/lembaga yang masih rendah, serapan program PEN dalam penanggulangan pandemi Covid-19 juga sama.

"Realisasi program PEN dari pagu Rp 695,2 triliun, baru terserap Rp 151,25 triliun atau 21,8 persen. Khusus sektor kesehatan, dari pagu Rp 87,5 triliun, baru terserap Rp 7,14 trilin atau 8,1 persen," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Saat ini, pemerintah sudah membentuk Komite Penanganan Covid-19 sehingga ia pun mengharapkan koordinatornya dapat melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menyerap anggaran tersebut.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Kendala Penyerapan Anggaran Kesehatan

"Termasuk tugas menghilangkan sumbatan dan hambatan, baik itu struktural maupun prosedural, serta menjadi lokomotif eksekusi dari program agar dapat direalisasikan di lapangan," kata dia.

Wapres Ma'ruf Amin juga berharap setiap kementerian/lembaga menyiapkan skenario lain apabila tidak bisa menyerap anggaran-anggarannya. Termasuk dalam program PEN.

Misalnya menyiapkan strategi soal realokasi agar anggaran terserap dengan baik.

Baca juga: Tingkatkan Penyerapan Anggaran, Pemerintah Gencarkan Kampanye Protokol Kesehatan

"Kemarin Menkeu mengatakan, sisa (SAL) bulan Juli ada Rp 20 triliun, kemudian yang akan dieksekusi untuk Agustus itu Rp 50 triliun. Jadi untuk antisipasinya seperti apa kalau itu tidak terserap," kata dia.

Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa masih tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air membuat kegiatan ekonomi masyarakat belum berjalan optimal.

Ia berharap gelontoran anggaran pemerintah dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com