IAKMI: Sungguh Miris, Penyerapan Anggaran Kesehatan Baru 1,53 Persen

Kompas.com - 29/06/2020, 21:20 WIB
Warga melintas di dekat mural bergambar tenaga medis dan Virus Corona di kawasan Bantul, D.I Yogyakarta, Selasa (23/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu guna mengingatkan warga agar waspada terhadap COVID-19 serta bertujuan untuk memberikan dukungan atas perjuangan tenaga medis yang menjadi garis terdepan dalam penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/hp. ANTARA FOTO/Andreas Fitri AtmokoWarga melintas di dekat mural bergambar tenaga medis dan Virus Corona di kawasan Bantul, D.I Yogyakarta, Selasa (23/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu guna mengingatkan warga agar waspada terhadap COVID-19 serta bertujuan untuk memberikan dukungan atas perjuangan tenaga medis yang menjadi garis terdepan dalam penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra merasa prihatin dengan anggaran kesehatan yang baru terserap 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.

"Nah di kala kasus ini sudah merebak ke seluruh wilayah, lebih dari 440 kabupaten kota, sungguh miris ya daya serapnya baru 1,53 persen," kata Hermawan kepada Kompas.com, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Jokowi Diminta Cari Akar Masalah Rendahnya Penyerapan Anggaran Kesehatan

Hermawan mengaku sejak awal bingung dengan cara pemerintah menyalurkan anggaran sebesar itu untuk bidang kesehatan dengan cepat.

Padahal, menurut dia, pemenuhan kebutuhan dan pemberian penghargaan berupa tunjangan untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 sangat diperlukan.

"Jadi wajar saja, jangankan Pak Jokowi, kita pun jadi gereget dan marah, tapi kalau presiden sudah marah, ya kita bisa lebih marah lagi dalam prespektif penyesalan atau menyayangkan situasinya," ujar dia.

Baca juga: Istana Sebut Jokowi Sudah Berulang Kali Ingatkan Menteri

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto lantaran rendahnya penyerapan anggaran kesehatan.

Hal itu terungkap melalui video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Video itu berisi pidato Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

Kepala Negara mengaku jengkel dengan sejumlah menterinya yang menurutnya masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

"Misalnya saya beri contoh. Bidang kesehatan, dianggarkan Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," lanjut Presiden.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X