Komnas HAM Khawatir Terjadi "Abuse of Power" jika RUU Cipta Kerja Disahkan

Kompas.com - 13/08/2020, 16:09 WIB
Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOWakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga menilai, peraturan pelaksana dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terlalu banyak.

Sandrayati menyebutkan, setidaknya terdapat 516 peraturan pelaksana dalam RUU Cipta Kerja.

"Kami melihat bahwa undang-undang ini sangat gemuk dengan perintah untuk membuat peraturan pelaksana. Bisa dibayangkan 516 peraturan pelaksana yang harus dibuat dari dari RUU ini," kata Sandrayati dalam konferensi pers, Kamis (13/8/2020).

Menurut Sandrayati, banyaknya peraturan pelaksana membuat kewenangan eksekutif menjadi lebih besar.

Baca juga: Sebut RUU Cipta Kerja Bermasalah, Komnas HAM: Indonesia Tak Kenal Undang-undang Payung

"Ketika peraturan pelaksana itu ditetapkan oleh eksekutif, ini ada pemberian kewenangan yang luar biasa kepada eksekutif yang berpotensi terjadi abuse of power," ujar Sandrayati.

"Jadi, segala hal yang tadinya diatur dalam undang-undang yang disusun bersama DPR dan pemerintah beralih sebagian besar materinya ke peraturan pelaksana dan perpres (peraturan presiden). Bayangkan betapa besar kekuasaan dari eksekutif untuk membuat turunan dari RUU ini nanti," lanjut dia.

Selain itu, Sandrayati mengatakan, ada permasalahan lain dalam Omnibus Law RUU Cipta kerja.

Salah satunya, Indonesia tidak mengenal undang-undang payung (umbrella act).

Menurut dia, turunan langsung Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah undang-undang (UU).

Baca juga: KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

"Indonesia tidak mengenal undang-undang payung, dalam Undang-Undang 12 Tahun 2001 tentang pembentukan peraturan perundangan, kita tahu di bawah Undang-Undang Dasar itu langsung ke undang-undang," ungkap Sandrayati.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bertambah, Kini Ada 89 Rekening FPI dan Afiliasinya yang Dibekukan

Bertambah, Kini Ada 89 Rekening FPI dan Afiliasinya yang Dibekukan

Nasional
Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Nasional
Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Nasional
PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X