Kampanye Penggunaan Masker Pemerintah Dinilai Jadi Cara untuk Penyerapan Anggaran

Kompas.com - 07/08/2020, 09:40 WIB
Sejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi Publik Universitas Indonesia (UI), Irwansyah menilai, kampanye penggunaan masker yang baru-baru ini dilakukan pemerintah adalah program yang dibentuk untuk penyerapan anggaran.

Sebab, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta kabinetnya melakukan serapan anggaran agar ekonomi bisa berjalan.

“Jadi kampanye ini lebih untuk agar penyerapan anggaran menjadi lebih besar, karena sebelumnya sudah 'disentil' oleh Presiden karena tidak terserap dengan baik,” kata Irwansyah saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Tidak Tegas, Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Terlambat

Irwansyah menilai, pemerintah terlambat membuat program kampanye penggunaan masker. Sebab, kata dia, seharusnya program itu dibuat pemerintah sebelum banyak ditemukan kasus Covid-19 di  Indonesia.

“Program kampanye masker pemerintah sebenarnya sudah sangat terlambat, apalagi setelah Indonesia mengetahui Covid-19 sejak akhir Januari 2020,” kata Irwansyah.

Kemudian, lanjut dia, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terlihat tidak tegas. Sebab, awal mula anjuran pemerintah terkait penggunaan masker adalah untuk orang yang sakit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pernyataan ini beberapa kali disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di awal pandemi virus corona.

"Awalnya yang diminta menggunakan masker adalah yang sakit. Ini menjadi stigma bahwa yang sakit yang berbahaya. Padahal saat itu tes belum diberlakukan," ujar Irwansyah.

Baca juga: Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Menurut Irwansyah komunikasi pemerintah seharusnya lebih pada upaya-upaya penanganan Covid-19, misalnya upaya pembuatan vaksin.

"Saat ini yang diperlukan adalah program mengatasi, istilahnya 'coping' dalam menghadapi lamanya pandemi hingga terjadi herd immunity, dan penggunaan vaksin untuk imunitas terhadap Covid-19," kata dia.

Irwansyah juga mengatakan, saat ini masih ada masyarakat yang tidak menganggap Covid-19 sebagai ancaman.

Menurut dia, itu akibat komunikasi publik yang dilakukan pemerintah tidak menyentuh permasalahan. Selain itu, kata dia, ada beberapa figur publik yang menganggap Covid-19 tidak berbahaya.

"Apalagi masih ada pejabat publik, tokoh publik, dan public figure dalam masyarakat yang sepertinya 'antisains' karena menggunakan masker tidak penting," ujar Irwansyah.

"Jadi sebenarnya gerakan kampanye menggunakan masker bisa saja sebenarnya untuk kelompok ini, bukan untuk publik sendiri," tutur dia.

Baca juga: Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X