Kampanye Penggunaan Masker Pemerintah Dinilai Jadi Cara untuk Penyerapan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi Publik Universitas Indonesia (UI), Irwansyah menilai, kampanye penggunaan masker yang baru-baru ini dilakukan pemerintah adalah program yang dibentuk untuk penyerapan anggaran.

Sebab, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta kabinetnya melakukan serapan anggaran agar ekonomi bisa berjalan.

“Jadi kampanye ini lebih untuk agar penyerapan anggaran menjadi lebih besar, karena sebelumnya sudah 'disentil' oleh Presiden karena tidak terserap dengan baik,” kata Irwansyah saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Tidak Tegas, Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Terlambat

Irwansyah menilai, pemerintah terlambat membuat program kampanye penggunaan masker. Sebab, kata dia, seharusnya program itu dibuat pemerintah sebelum banyak ditemukan kasus Covid-19 di  Indonesia.

“Program kampanye masker pemerintah sebenarnya sudah sangat terlambat, apalagi setelah Indonesia mengetahui Covid-19 sejak akhir Januari 2020,” kata Irwansyah.

Kemudian, lanjut dia, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terlihat tidak tegas. Sebab, awal mula anjuran pemerintah terkait penggunaan masker adalah untuk orang yang sakit.

Pernyataan ini beberapa kali disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di awal pandemi virus corona.

"Awalnya yang diminta menggunakan masker adalah yang sakit. Ini menjadi stigma bahwa yang sakit yang berbahaya. Padahal saat itu tes belum diberlakukan," ujar Irwansyah.

Baca juga: Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Menurut Irwansyah komunikasi pemerintah seharusnya lebih pada upaya-upaya penanganan Covid-19, misalnya upaya pembuatan vaksin.

"Saat ini yang diperlukan adalah program mengatasi, istilahnya 'coping' dalam menghadapi lamanya pandemi hingga terjadi herd immunity, dan penggunaan vaksin untuk imunitas terhadap Covid-19," kata dia.

Irwansyah juga mengatakan, saat ini masih ada masyarakat yang tidak menganggap Covid-19 sebagai ancaman.

Menurut dia, itu akibat komunikasi publik yang dilakukan pemerintah tidak menyentuh permasalahan. Selain itu, kata dia, ada beberapa figur publik yang menganggap Covid-19 tidak berbahaya.

"Apalagi masih ada pejabat publik, tokoh publik, dan public figure dalam masyarakat yang sepertinya 'antisains' karena menggunakan masker tidak penting," ujar Irwansyah.

"Jadi sebenarnya gerakan kampanye menggunakan masker bisa saja sebenarnya untuk kelompok ini, bukan untuk publik sendiri," tutur dia.

Baca juga: Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya