Kampanye Penggunaan Masker Pemerintah Dinilai Jadi Cara untuk Penyerapan Anggaran

Kompas.com - 07/08/2020, 09:40 WIB
Sejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi Publik Universitas Indonesia (UI), Irwansyah menilai, kampanye penggunaan masker yang baru-baru ini dilakukan pemerintah adalah program yang dibentuk untuk penyerapan anggaran.

Sebab, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta kabinetnya melakukan serapan anggaran agar ekonomi bisa berjalan.

“Jadi kampanye ini lebih untuk agar penyerapan anggaran menjadi lebih besar, karena sebelumnya sudah 'disentil' oleh Presiden karena tidak terserap dengan baik,” kata Irwansyah saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Tidak Tegas, Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Terlambat

Irwansyah menilai, pemerintah terlambat membuat program kampanye penggunaan masker. Sebab, kata dia, seharusnya program itu dibuat pemerintah sebelum banyak ditemukan kasus Covid-19 di  Indonesia.

“Program kampanye masker pemerintah sebenarnya sudah sangat terlambat, apalagi setelah Indonesia mengetahui Covid-19 sejak akhir Januari 2020,” kata Irwansyah.

Kemudian, lanjut dia, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terlihat tidak tegas. Sebab, awal mula anjuran pemerintah terkait penggunaan masker adalah untuk orang yang sakit.

Pernyataan ini beberapa kali disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di awal pandemi virus corona.

"Awalnya yang diminta menggunakan masker adalah yang sakit. Ini menjadi stigma bahwa yang sakit yang berbahaya. Padahal saat itu tes belum diberlakukan," ujar Irwansyah.

Baca juga: Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Menurut Irwansyah komunikasi pemerintah seharusnya lebih pada upaya-upaya penanganan Covid-19, misalnya upaya pembuatan vaksin.

"Saat ini yang diperlukan adalah program mengatasi, istilahnya 'coping' dalam menghadapi lamanya pandemi hingga terjadi herd immunity, dan penggunaan vaksin untuk imunitas terhadap Covid-19," kata dia.

Irwansyah juga mengatakan, saat ini masih ada masyarakat yang tidak menganggap Covid-19 sebagai ancaman.

Menurut dia, itu akibat komunikasi publik yang dilakukan pemerintah tidak menyentuh permasalahan. Selain itu, kata dia, ada beberapa figur publik yang menganggap Covid-19 tidak berbahaya.

"Apalagi masih ada pejabat publik, tokoh publik, dan public figure dalam masyarakat yang sepertinya 'antisains' karena menggunakan masker tidak penting," ujar Irwansyah.

"Jadi sebenarnya gerakan kampanye menggunakan masker bisa saja sebenarnya untuk kelompok ini, bukan untuk publik sendiri," tutur dia.

Baca juga: Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X