KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Kompas.com - 11/08/2020, 18:09 WIB
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada Azhari, dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Dokumentasi Humas Komisi YudisialKetua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada Azhari, dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial ( KY) mengajak masyarakat untuk turut serta memberikan informasi terkait rekam jejak para calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA).

Hal ini ia katakan terkait proses seleksi hakim agung dan hakim ad hoc di MA tahun 2020 yang tengah berlangsung.

"Kami berharap ada informasi, atau kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait beberapa hal yang menyangkut tentang rekam jejak," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada Azhari melalui telekonferensi, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: 117 Orang Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Lulus Seleksi Administrasi di KY

"Dapat berupa integritas, kapasitas, perilaku atau karakter dari calon hakim agung untuk kamar TUN maupun calon hakim ad hoc Tipikor dan hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung," lanjut dia.

Aidul mengatakan, informasi itu harus diberikan secara tertulis melalui tim seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc.

Informasi diserahkan paling lambat 25 September 2020.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 117 orang calon hakim agung dan hakim ad hoc untuk di tempatkan di Mahkamah Agung tahun 2020 telah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh KY.

"Komisi Yudisial dipimpin oleh ketua Komisi Yudisial, melakukan sidang pleno untuk memutuskan hasil seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc Tipikor dan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung tahun 2020," kata Aidul.

Adapun 117 orang itu terdiri dari enam orang calon hakim di kamar Tata Usaha Negara (TUN) bidang pajak.

Baca juga: 24 Agustus, KY Gelar Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Kemudian ada 76 calon hakim ad hoc Tipikor dengan rincian 67 orang laki-laki, sembilan orang perempuan.

Sementara calon hakim ad hoc Hubungan Industrial yang lulus seleksi administrasi sebanyak 35 orang.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 178 orang mendaftar dalam seleksi penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA hingga batas akhir pendaftaran pada 30 Juli 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Orang Tua dan Guru Harus Pastikan Pembelajaran Jarak Jauh Tetap Berjalan

Nadiem: Orang Tua dan Guru Harus Pastikan Pembelajaran Jarak Jauh Tetap Berjalan

Nasional
Menkes Budi Nilai Kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Menkes Budi Nilai Kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Nasional
Dukung Vaksinasi Pemerintah, MUI: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Dukung Vaksinasi Pemerintah, MUI: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Nasional
Kemenkes: Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Jangan Berlomba-lomba Masuk RS

Kemenkes: Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Jangan Berlomba-lomba Masuk RS

Nasional
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Nasional
Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Nasional
Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Nasional
Janji Listyo Sigit Hentikan Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi

Janji Listyo Sigit Hentikan Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi

Nasional
Sriwijaya Air Akan Evaluasi Internal Setelah Jatuhnya SJ 182

Sriwijaya Air Akan Evaluasi Internal Setelah Jatuhnya SJ 182

Nasional
Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Nasional
LPSK Serahkan Kompensasi Rp 2,015 Miliar ke 10 Korban Terorisme

LPSK Serahkan Kompensasi Rp 2,015 Miliar ke 10 Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Soal Orang yang Menolak Vaksin karena Tak Percaya Covid-19, MUI: Ini Penyakit, Kita Wajib Berobat

Soal Orang yang Menolak Vaksin karena Tak Percaya Covid-19, MUI: Ini Penyakit, Kita Wajib Berobat

Nasional
Untuk Pulihkan Ekonomi, Sektor Kesehatan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Untuk Pulihkan Ekonomi, Sektor Kesehatan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Nasional
Menkes: Cara Testing Covid-19 di Indonesia Salah dan Tidak Efektif

Menkes: Cara Testing Covid-19 di Indonesia Salah dan Tidak Efektif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X