Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Kompas.com - 11/08/2020, 17:36 WIB
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. Akbar Nugroho GumayJuru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Covid-19 meminta pemerintah daerah yang kembali membuka sekolah tatap muka di tengah pandemi untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap.

Jika hasil evaluasi dan monitoring itu menunjukkan risiko kembali meningginya penularan virus corona, sekolah harus kembali ditutup.

"Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman, atau tingkat risiko daerah berubah jadi lebih tinggi, maka pemda wajib menutup kembali satuan pendidikan tersebut," kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Mulai Aktivitas Sekolah Tatap Muka, Guru SMP di Padang Panjang Tes Swab

Dalam kesempatan tersebut, Wiku juga kembali mengingatkan pembukaan sekolah tatap muka di zona hijau dan kuning harus memenuhi sejumlah persyaratan dan aturan.

Sekolah tatap muka baru boleh dilakukan dengan persetujuan pemda atau kantor wilayah, kepala sekolah, komite sekolah, dan dari orangtua peserta didik.

Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan juga harus dilakukan secara ketat, termasuk membatasi kapasitas siswa yang belajar dalam satu kelas.

"Dari kapasitas, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas," ucap Wiku.

Wiku juga meminta pembukaan sekolah tatap muka ini diprioritaskan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yang kesulitan akses internet sehingga tak memungkinkan untuk proses pembelajaran jarak jauh.

"Banyak satuan pendidikan di daerah 3T yang sangat kesulitan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh karena minimnya akses digital," kata dia.

Baca juga: Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, telah menyepakati untuk memperbolehkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka secara langsung di sekolah.

Kegiatan belajar mengajar tatap muka secara langsung tersebut diperbolehkan untuk daerah yang termasuk dalam kategori zona hijau dan zona kuning.

Sebelumnya, hanya zona hijau yang diperbolehkan menggelar sekolah tatap muka untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Nasional
Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Nasional
UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Di Sidang Umum PBB, Menlu Retno Marsudi Ungkap Meningkatnya Rivalitas Negara

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Nasional
Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Dunia Impian Belum Tercapai, Jokowi Minta PBB Berbenah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Pilkada di Tengah Pandemi, Indonesia Diminta Belajar dari Singapura dan AS

Nasional
Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Sandiaga Uno Masuk Timses Pemenangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan

Nasional
Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Jokowi: Palestina Satu-satunya Negara Peserta KAA yang Belum Merdeka

Nasional
KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

KPU Umumkan Paslon Pilkada secara Daring

Nasional
Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Ajak Semua Negara Mulai Reaktivasi Kegiatan Ekonomi

Nasional
Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Serukan Akses Vaksin Covid-19 Setara untuk Semua Negara

Nasional
Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Sekjen PBNU Dorong Kampanye Tatap Muka Pilkada 2020 Ditiadakan, Diganti Metode Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X