Kompas.com - 11/08/2020, 14:28 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan sejumlah organisasi Islam di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu sumbatan dalam pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 adalah birokrasi yang lambat.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat membuka rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi secara daring, Selasa (11/8/2020).

Ia mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, yakni Rp 695 triliun untuk pemulihan kedua sektor tersebut.

Baca juga: Pemerintah Didorong Investasi Besar-besaran di Sektor Kesehatan

Pasalnya, pandemi telah membawa dampak besar kepada kehidupan masyarakat, terutama di sektor kesehatan dan ekonomi.

"Salah satu sumbatan itu adalah birokrasi yang lambat merespons keadaan dan menyikapi urgensi yang terjadi," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Menurut dia, beberapa permasalahan birokrasi yang muncul adalah lambatnya proses perencanaan dan penganggaran, ketidakakuratan data, terlambatnya pengadaan barang dan jasa, serta overlapping program atau kegiatan antar kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah (pemda).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, persoalan jam kerja juga menjadi masalah lainnya.

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Penyederhanaan Birokrasi Sudah Lebih dari 60 Persen

Sebab, di masa pandemi diberlakukan sistem work from home-work from office (WFH-WFO), sehingga muncul ketidakselarasan antara kementerian/lembaga atau pemda yang berkaitan.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pandemi Covid-19 ini harus menjadi momentum yang memaksa birokrasi di berbagai negara melakukan akselerasi.

Utamanya untuk mengubah cara kerja dan melakukan penyesuaian dengan kondisi keterbatasan yang ada.

"Tingkatkan kualitas SDM aparatur. Lakukan kolaborasi kerja mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pengawasan dan pengendalian program atau kegiatan," kata dia.

Baca juga: Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Sebuah birokrasi harus mampu melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah sekaligus akuntabel.

Sebab saat ini masih pandemi Covid-19, maka beberapa hal tersebut juga harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Transformasi governansi publik harus dilakukan secara sistematis dan terukur, yang meliputi transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital, dan reformasi regulasi," ucap dia.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.