Ini Sederet Penerima Bintang Mahaputra Nararya Sebelum Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Kompas.com - 11/08/2020, 13:55 WIB
Wakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana menganugerahkan tanda jasa berupa Bintang Mahaputra Nararya kepada dua mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Kedua tokoh tersebut sebelumnya kerap melontarkan kritik pedas kepada pemerintahan Jokowi, baik pada periode pertama maupun periode kedua saat ini.

Meski demikian, pihak Istana menyatakan bahwa pemberian tanda jasa itu sudah melalui prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Yang pasti ada seleksi kan, dan tim pemberian tanda jasa. Sekretarisnya Pak Sesmil (Sekretaris Militer Presiden). Tentunya ada berbagai persyaratan," ungkap Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

Tanda jasa sendiri kerap diberikan Presiden Jokowi pada sejumlah momen, seperti pada saat peringatan HUT Republik Indonesia dan Hari Pahlawan.

Baca juga: Mengenal Bintang Mahaputera Nararya, Tanda Jasa yang Akan Diterima Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, setidaknya sudah ada tujuh orang yang menerima Bintang Mahaputra Nararya sebelum Fadli dan Fahri, di era kepemimpinan Jokowi.

Tiga di antaranya diberikan pada tahun 2018 kepada Dato Sri Tahir, Abbas Said, dan Abdul Haris Semendawai berdasarkan Keppres Nomor 97/TK/Tahun 2018.

Sedangkan empat sisanya diberikan pada tahun 2019 kepada Arifin Panigoro, Sofjan Wanandi, almarhum Tengku Nasaruddin Said Effendy, dan almarhumah Siti Maryam M Salahuddin berdasarkan Keppres Nomor 72/TK/Tahun 2019.

Berikut profil penerima Bintang Mahaputra Nararya:

1. Dato Sri Tahir

Dato Sri Tahir adalah pendiri Mayapada Group, sebuah holding company yang memiliki beberapa unit usaha meliputi perbankan, media cetak dan TV berbayar, properti, rumah sakit, dan rantai toko bebas pajak.

Bisnis Tahir dimulai sejak ia belajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sembari kuliah, ia juga mencari penghasilan tambahan dengan menjual kembali pakaian wanita dan sepeda yang dibeli di Singapura ke Indonesia.

Di situlah Tahir serius menggeluti bisnis garmen sebelum kemudian mendirikan Mayapada Group.

Pada tahun 2018 lalu, Tahir dinobatkan sebagai orang terkaya keempat di Indonesia. Ia pun juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Tenaga dan pendapatan Tahir banyak disumbangkan untuk kegiatan sosial yang fokus pada kesehatan dan pendidikan.

Di periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Tahir ditunjuk sebagai salah seorang dari sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019-2024.

2. Abbas Said

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X