Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didorong Investasi Besar-besaran di Sektor Kesehatan

Kompas.com - 30/07/2020, 06:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah investasi besar-besaran di bidang kesehatan.

Hal itu diperlukan agar Indonesia siap menghadapi pandemi selain Covid-19 ke depannya yang berpotensi memunculkan krisis kesehatan sekaligus ekonomi.

"Tak menutup kemungkinan di tahun mendatang dunia akan dilanda pandemi penyakit lain, yang menuntut vaksin sebagai jalan keluarnya," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: LIPI Targetkan Buat Vaksin Berbentuk Spray, Kapan Selesainya?

"Indonesia harus bersiap diri mengembangkan dunia kefarmasian sejak dini," lanjut dia.

Ia mencontohkan Amerika Serikat yang dinilai sudah memiliki orientasi masa depan terkait ancaman pandemi.

AS disebut telah berinvestasi senilai 2,2 miliar dollar AS untuk mendukung penelitian program vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca.

Dukungan finansial tersebut membuat Negeri Paman Sam mendapatkan 300 juta dosis vaksin dari AstraZeneca pada akhir 2020.

Adapun, Indonesia saat ini melalui perusahaan pelat merah Bio Farma menjalin kerja sama dengan perusahaan China, Sinovac, untuk mengembangkan vaksin Covid-19.

Baca juga: 4 Puskesmas di Bandung Terlibat Uji Klinis Calon Vaksin Covid-19

Ia memperkirakan, melalui kerja sama tersebut, pada 2021 Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri vaksin dan menjadi salah satu negara yang paling awal menyuntikan vaksin penangkal Covid-19 kepada warganya.

Bahkan, tak menutup kemungkinan Indonesia juga bisa membantu negara-negara dunia lainnya dalam menyiapkan vaksin.

"Perebutan mendapatkan vaksin Covid-19 menjadi penanda baru betapa dunia tak hanya dihantui persaingan militer, ekonomi dan teknologi informasi, melainkan juga persaingan di dunia farmasi kesehatan," lanjut politisi Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Nasional
Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat 'April Mop'

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com