Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Kompas.com - 09/08/2020, 14:46 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto meninggalkan panggung seusai menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.?ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANATRA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto meninggalkan panggung seusai menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.?ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
Penulis Dani Prabowo
|

Ia mengatakan, Prabowo harus menyiapkan strategi yang matang bila ingin terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Sebab, posisi Prabowo saat ini berbeda dengan posisi dua pemilu sebelumnya, dimana ia menjadi oposisi pemerintah.

Bahkan, beberapa lembaga survei saat ini sudah mulai memunculkan sejumlah kandidat baru yang mungkin akan menjadi lawan tanding Prabowo bila kelak ia ingin mencalonkan diri.

Menurut Pangi, kandidat-kandidat baru itu dapat menjadi lawan tanding yang berat, bila pemerintahan saat ini tidak bekerja cukup baik. Mengingat, posisi Prabowo yang berada di dalam pemerintahan.

"Persoalannya begini, boleh jadi nanti di tengah jalan muncul calon potensial yang main di injury time, tak diduga-duga. Sementara ada capres fresh dan punya energi baru, trend elektabilitasnya ada potensi untuk naik. Sementara elektabilitas Prabowo segitu-gitu aja, sudah mentok di situ," ujarnya.

"Prabowo sudah kampanye tiga kali pilpres, elektabilitas yang sekarang walaupun di beberapa lembaga survei Prabowo nomor satu, namun nanti ada capres yang belum pernah kampaye, tokoh baru, narasi baru, elektabilitasnya bisa moncer dan menyalip elektabilitas Prabowo," imbuh dia.

Baca juga: Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Hal itu pun senada dengan analisi yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO). Prabowo memang meraih popularitas tertinggi di antara tokoh lama jika hendak maju saat Pilpres 2024.

Namun, dari total 1.600 responden yang disurvei pada Januari 2020 itu, 64,5 persen di antaranya meyakini Prabowo akan kalah bila kembali mencalonkan diri.

Direktur Eksekuti IPO Dedi Kurnia Syah menyatakan, kekalahan ini dipicu karena tingkat keterpilihan pada Pilpres 2024 lebih condong mengarah kepada tokoh-tokoh baru.

Tokoh baru itu antara lain, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian.

Lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Dengan begitu, kata Dedi, kondisi tersebut memungkinkan menjadi titik akhir perjalanan politik elektoral Prabowo.

"Jika mendapat pasangan politik dari parpol terkuat sekalipun, Prabowo tetap akan lebih berpeluang kalah dibanding menang," kata Dedi, pada 13 Maret lalu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X