Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Kompas.com - 09/08/2020, 14:46 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto meninggalkan panggung seusai menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.?ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANATRA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto meninggalkan panggung seusai menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.?ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang dilangsungkan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020), menetapkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina partai tersebut.

Penetapan ini sekaligus menjadikan Prabowo sebagai pimpinan partai tersebut untuk periode kedua. Setelah sebelumnya partai ini dipimpin oleh Suhardi.

"Atas nama pimpinan sidang Kongres Luar Biasa, kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan memberikan syukur dan doa kepada Pak Prabowo Subianto untuk memimpin kami kembali selama lima tahun," kata Muzani dalam video yang diterima Kompas.com dari pengurus DPP Partai Gerindra.

Prabowo awalnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina saat partai tersebut berdiri pada 2008. Namun pada 2014, Prabowo ditetapkan sebagai Ketua Umum untuk menggantikan Suhardi yang saat itu tutup usia.

Sepak terjang Prabowo di Pemilu

Sebagai salah seorang deklarator, paling tidak sudah tiga kali Prabowo diusung Gerindra sebagai kandidat calon presiden maupun wakil presiden.

Pertama saat Pemilu 2009, Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo. Namun, kala itu pasangan tersebut kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Baca juga: Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Selanjutnya pada 2014, garuda dan banteng pecah kongsi. Prabowo lebih memilih maju bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional saat itu, Hatta Rajasa.

Namun lagi-lagi, Prabowo harus mengakui keunggulan rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan Hanura.

Demikian halnya pada 2019. Prabowo yang berpasangan dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Salahudin Uno, harus kembali menelan pil pahit kekalahan pada pilpres tahun lalu.

Namun, berbeda dari dua pemilu sebelumnya, kali ini Gerindra justru menjadi bagian dari barisan pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Prabowo pun ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di dalam Kabinet Indonesia Maju besutan Jokowi-Ma'ruf.

Kontestasi Pilpres 2024?

Awal Juni lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Prabowo akan menetapkan keputusan pencalonan presiden pada Pemilu 2024 dalam waktu dekat.

Meski demikian, Muzani tidak menyebutkan secara pasti kapan keputusan itu akan diumumkan.

Saat KLB Gerindra digelar, kemarin, sejumlah pimpinan DPD dan DPC Gerindra mendesak agar Prabowo kembali diusung pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Meski demikian, KLB kemarin belum memutuskan sikap apakah nantinya Prabowo akan kembali diusung pada pilpres mendatang atau tidak.

"Pak Prabowo tadi di hadapan Kongres Luar Biasa mengatakan bahwa tentang hal tersebut akan diputuskan satu tahun atau satu setengah tahun sebelum pemilihan presiden," kata Muzani.

Merujuk pernyataan ini, maka paling cepat Gerindra akan mengumumkan capres yang hendak diusung pada akhir 2022 atau awal 2023.

Kans Prabowo

Sedikit ditarik ke belakang, elektabilitas Prabowo sedikit mengalami kemerosotan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga.

Charta Politika, misalnya, yang melakukan survei pada 6-13 Juli lalu, menunjukkan elektabilitas Prabowo hanya 17,5 persen. Elektabilitas ini turun bila dibandingkan capaian sebelumnya pada Februari 2020 yang mencapai 22 persen.

Penurunan yang sama juga ditunjukkan oleh survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI).

Elektabilitas Prabowo pada Juli 2020 tercatat 13,5 persen. Sebelumnya, elektabilitas Prabowo juga telah turun pada Juni 2020 yaitu 14,1 persen, dibandingkan Februari 2020 mencapai 22,2 persen.

Sementara, Cyrus Network mencatat elektabilitas Prabowo di kisaran 24 persen pada Maret 2020. Elektabilitas ini naik bila dibandingkan Juli 2019 yang hanya 16 persen.

Presentase yang masih cukup tinggi juga ditunjukkan oleh survei yang dilakukan Indo Barometer pada Februari lalu, yaitu mencapai 22,5 persen.

Baca juga: Di Balik Prabowo Kembali Pimpin Gerindra...

Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kendati elektabilitas Prabowo turun di sejumlah lembaga survei, namun ia masih memiliki kans untuk diusung menjadi capres pada Pemilu 2024.

"Tetap, Prabowo punya kans, namun sejauh mana kita memahami cita rasa, selera perilaku pemilih yang kian bergeser. Kita harus mahfum dengan maunya dan senangnya voters," kata Pangi kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

Ia mengatakan, Prabowo harus menyiapkan strategi yang matang bila ingin terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Sebab, posisi Prabowo saat ini berbeda dengan posisi dua pemilu sebelumnya, dimana ia menjadi oposisi pemerintah.

Bahkan, beberapa lembaga survei saat ini sudah mulai memunculkan sejumlah kandidat baru yang mungkin akan menjadi lawan tanding Prabowo bila kelak ia ingin mencalonkan diri.

Menurut Pangi, kandidat-kandidat baru itu dapat menjadi lawan tanding yang berat, bila pemerintahan saat ini tidak bekerja cukup baik. Mengingat, posisi Prabowo yang berada di dalam pemerintahan.

"Persoalannya begini, boleh jadi nanti di tengah jalan muncul calon potensial yang main di injury time, tak diduga-duga. Sementara ada capres fresh dan punya energi baru, trend elektabilitasnya ada potensi untuk naik. Sementara elektabilitas Prabowo segitu-gitu aja, sudah mentok di situ," ujarnya.

"Prabowo sudah kampanye tiga kali pilpres, elektabilitas yang sekarang walaupun di beberapa lembaga survei Prabowo nomor satu, namun nanti ada capres yang belum pernah kampaye, tokoh baru, narasi baru, elektabilitasnya bisa moncer dan menyalip elektabilitas Prabowo," imbuh dia.

Baca juga: Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Hal itu pun senada dengan analisi yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO). Prabowo memang meraih popularitas tertinggi di antara tokoh lama jika hendak maju saat Pilpres 2024.

Namun, dari total 1.600 responden yang disurvei pada Januari 2020 itu, 64,5 persen di antaranya meyakini Prabowo akan kalah bila kembali mencalonkan diri.

Direktur Eksekuti IPO Dedi Kurnia Syah menyatakan, kekalahan ini dipicu karena tingkat keterpilihan pada Pilpres 2024 lebih condong mengarah kepada tokoh-tokoh baru.

Tokoh baru itu antara lain, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian.

Lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Dengan begitu, kata Dedi, kondisi tersebut memungkinkan menjadi titik akhir perjalanan politik elektoral Prabowo.

"Jika mendapat pasangan politik dari parpol terkuat sekalipun, Prabowo tetap akan lebih berpeluang kalah dibanding menang," kata Dedi, pada 13 Maret lalu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X