Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang dilangsungkan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020), menetapkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina partai tersebut.

Penetapan ini sekaligus menjadikan Prabowo sebagai pimpinan partai tersebut untuk periode kedua. Setelah sebelumnya partai ini dipimpin oleh Suhardi.

"Atas nama pimpinan sidang Kongres Luar Biasa, kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan memberikan syukur dan doa kepada Pak Prabowo Subianto untuk memimpin kami kembali selama lima tahun," kata Muzani dalam video yang diterima Kompas.com dari pengurus DPP Partai Gerindra.

Prabowo awalnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina saat partai tersebut berdiri pada 2008. Namun pada 2014, Prabowo ditetapkan sebagai Ketua Umum untuk menggantikan Suhardi yang saat itu tutup usia.

Sepak terjang Prabowo di Pemilu

Sebagai salah seorang deklarator, paling tidak sudah tiga kali Prabowo diusung Gerindra sebagai kandidat calon presiden maupun wakil presiden.

Pertama saat Pemilu 2009, Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo. Namun, kala itu pasangan tersebut kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Selanjutnya pada 2014, garuda dan banteng pecah kongsi. Prabowo lebih memilih maju bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional saat itu, Hatta Rajasa.

Namun lagi-lagi, Prabowo harus mengakui keunggulan rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan Hanura.

Demikian halnya pada 2019. Prabowo yang berpasangan dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Salahudin Uno, harus kembali menelan pil pahit kekalahan pada pilpres tahun lalu.

Namun, berbeda dari dua pemilu sebelumnya, kali ini Gerindra justru menjadi bagian dari barisan pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Prabowo pun ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di dalam Kabinet Indonesia Maju besutan Jokowi-Ma'ruf.

Kontestasi Pilpres 2024?

Awal Juni lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Prabowo akan menetapkan keputusan pencalonan presiden pada Pemilu 2024 dalam waktu dekat.

Meski demikian, Muzani tidak menyebutkan secara pasti kapan keputusan itu akan diumumkan.

Saat KLB Gerindra digelar, kemarin, sejumlah pimpinan DPD dan DPC Gerindra mendesak agar Prabowo kembali diusung pada Pilpres 2024 mendatang.

Meski demikian, KLB kemarin belum memutuskan sikap apakah nantinya Prabowo akan kembali diusung pada pilpres mendatang atau tidak.

"Pak Prabowo tadi di hadapan Kongres Luar Biasa mengatakan bahwa tentang hal tersebut akan diputuskan satu tahun atau satu setengah tahun sebelum pemilihan presiden," kata Muzani.

Merujuk pernyataan ini, maka paling cepat Gerindra akan mengumumkan capres yang hendak diusung pada akhir 2022 atau awal 2023.

Kans Prabowo

Sedikit ditarik ke belakang, elektabilitas Prabowo sedikit mengalami kemerosotan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga.

Charta Politika, misalnya, yang melakukan survei pada 6-13 Juli lalu, menunjukkan elektabilitas Prabowo hanya 17,5 persen. Elektabilitas ini turun bila dibandingkan capaian sebelumnya pada Februari 2020 yang mencapai 22 persen.

Penurunan yang sama juga ditunjukkan oleh survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI).

Elektabilitas Prabowo pada Juli 2020 tercatat 13,5 persen. Sebelumnya, elektabilitas Prabowo juga telah turun pada Juni 2020 yaitu 14,1 persen, dibandingkan Februari 2020 mencapai 22,2 persen.

Sementara, Cyrus Network mencatat elektabilitas Prabowo di kisaran 24 persen pada Maret 2020. Elektabilitas ini naik bila dibandingkan Juli 2019 yang hanya 16 persen.

Presentase yang masih cukup tinggi juga ditunjukkan oleh survei yang dilakukan Indo Barometer pada Februari lalu, yaitu mencapai 22,5 persen.

Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kendati elektabilitas Prabowo turun di sejumlah lembaga survei, namun ia masih memiliki kans untuk diusung menjadi capres pada Pemilu 2024.

"Tetap, Prabowo punya kans, namun sejauh mana kita memahami cita rasa, selera perilaku pemilih yang kian bergeser. Kita harus mahfum dengan maunya dan senangnya voters," kata Pangi kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

Ia mengatakan, Prabowo harus menyiapkan strategi yang matang bila ingin terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Sebab, posisi Prabowo saat ini berbeda dengan posisi dua pemilu sebelumnya, dimana ia menjadi oposisi pemerintah.

Bahkan, beberapa lembaga survei saat ini sudah mulai memunculkan sejumlah kandidat baru yang mungkin akan menjadi lawan tanding Prabowo bila kelak ia ingin mencalonkan diri.

Menurut Pangi, kandidat-kandidat baru itu dapat menjadi lawan tanding yang berat, bila pemerintahan saat ini tidak bekerja cukup baik. Mengingat, posisi Prabowo yang berada di dalam pemerintahan.

"Persoalannya begini, boleh jadi nanti di tengah jalan muncul calon potensial yang main di injury time, tak diduga-duga. Sementara ada capres fresh dan punya energi baru, trend elektabilitasnya ada potensi untuk naik. Sementara elektabilitas Prabowo segitu-gitu aja, sudah mentok di situ," ujarnya.

"Prabowo sudah kampanye tiga kali pilpres, elektabilitas yang sekarang walaupun di beberapa lembaga survei Prabowo nomor satu, namun nanti ada capres yang belum pernah kampaye, tokoh baru, narasi baru, elektabilitasnya bisa moncer dan menyalip elektabilitas Prabowo," imbuh dia.

Hal itu pun senada dengan analisi yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO). Prabowo memang meraih popularitas tertinggi di antara tokoh lama jika hendak maju saat Pilpres 2024.

Namun, dari total 1.600 responden yang disurvei pada Januari 2020 itu, 64,5 persen di antaranya meyakini Prabowo akan kalah bila kembali mencalonkan diri.

Direktur Eksekuti IPO Dedi Kurnia Syah menyatakan, kekalahan ini dipicu karena tingkat keterpilihan pada Pilpres 2024 lebih condong mengarah kepada tokoh-tokoh baru.

Tokoh baru itu antara lain, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian.

Lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Dengan begitu, kata Dedi, kondisi tersebut memungkinkan menjadi titik akhir perjalanan politik elektoral Prabowo.

"Jika mendapat pasangan politik dari parpol terkuat sekalipun, Prabowo tetap akan lebih berpeluang kalah dibanding menang," kata Dedi, pada 13 Maret lalu.