DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Kompas.com - 06/08/2020, 14:34 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahMendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian meminta Ditjen Dukcapil menambahkan fitur status hukum seseorang dalam database kependudukan.

Dengan begitu, para pelaku kejahatan atau buronan tidak punya celah menyalahgunakan data kependudukan.

"Agar ditambah satu fitur lagi, misalnya terkait dengan daftar pencarian orang (DPO) atau buronan," kataTito dalam siaran pers Kemendagri, Kamis (6/8/2020).

"Sebab Dukcapil itu semua dalam satu sistem, begitu ada masukan data DPO maka akan menjadi alert system sehingga para buron tersebut tak dibuatkan dokumen kependudukannya sebelum mereka memenuhi tuntutan hukum," lanjut Tito.

Baca juga: Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Setelah alert menyala, kata Tito, Dukcapil bisa langsung menghubungi lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri Kejaksaan Agung agar menangkap buronan ini.

Sebagai mantan Kapolri, Tito meyakini database kependudukan Dukcapil yang dilengkapi itu akan membantu Polri melakukan revolusi penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan.

Tito pun mendorong Kejaksaan Agung agar dapat meningkatkan pemanfaatan database Dukcapil dalam mendukung penyidikan dan penyelidikan khususnya dalam tindak pidana korupsi.

"Demikian juga dengan Kejagung khususnya untuk kasus-kasus Tipikor, dalam teknik interogasi pemeriksaan dan lainnya data dukcapil sangat bermanfaat mempercepat kerja kita," tutur Tito.

Baca juga: Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Sebelum menggunakan data Dukcapil, kata Tito kalau ada kasus pencurian atau kasus kriminal lainnya Polri melakukan penyidikan forensik dengan bukti sidik jari pelaku kejahatan di TKP.

Sidik jari kemudian disimpan sampai ditangkap tersangka pelakunya. Barulah sidik jari dicocokkan dengan tersangka.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertambah 1 Tersangka, Total 66 Prajurit TNI Terjerat Kasus Dugaan Kekerasan di Polsek Ciracas

Bertambah 1 Tersangka, Total 66 Prajurit TNI Terjerat Kasus Dugaan Kekerasan di Polsek Ciracas

Nasional
Wapres Harap NU Kuasai Teknologi Digital sebagai Alat Dakwah

Wapres Harap NU Kuasai Teknologi Digital sebagai Alat Dakwah

Nasional
Umrah Segera Dibuka Kembali, Kemenag Tunggu Arab Saudi Umumkan Izin

Umrah Segera Dibuka Kembali, Kemenag Tunggu Arab Saudi Umumkan Izin

Nasional
Jokowi Sebut Proyek Food Estate Terkendala Kepemilikan Lahan

Jokowi Sebut Proyek Food Estate Terkendala Kepemilikan Lahan

Nasional
Jokowi Akan Tambah Lokasi 'Food Estate' di Sumsel, NTT dan Papua

Jokowi Akan Tambah Lokasi "Food Estate" di Sumsel, NTT dan Papua

Nasional
KPK Lelang Beragam Mobil hingga Perhiasan Mewah Hasil Rampasan dari Koruptor

KPK Lelang Beragam Mobil hingga Perhiasan Mewah Hasil Rampasan dari Koruptor

Nasional
Tanpa Menag yang Dirawat akibat Covid-19, Komisi VIII Tetap Rapat dengan Kemenag

Tanpa Menag yang Dirawat akibat Covid-19, Komisi VIII Tetap Rapat dengan Kemenag

Nasional
Puluhan Napi Bandar Narkoba Dipindahkan dari Lapas Kelas I Tangerang

Puluhan Napi Bandar Narkoba Dipindahkan dari Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Muhammadiyah: Pilkada Bisa Dilaksanakan kalau Anak Bangsa Terhindar dari Kematian

Muhammadiyah: Pilkada Bisa Dilaksanakan kalau Anak Bangsa Terhindar dari Kematian

Nasional
Wapres Minta Perguruan Tinggi Jadikan Inovasi sebagai Basis Utama Pendidikan

Wapres Minta Perguruan Tinggi Jadikan Inovasi sebagai Basis Utama Pendidikan

Nasional
Hasil Penetapan Paslon Pilkada 2020 Disampaikan Lewat Papan Pengumuman dan Situs Web KPU

Hasil Penetapan Paslon Pilkada 2020 Disampaikan Lewat Papan Pengumuman dan Situs Web KPU

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Wapres Ma'ruf Amin Minta Tak Berkecil Hati Hadapi Pandemi

Nasional
Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Lengkap, Isi Pidato Presiden Jokowi Saat Sidang Umum PBB

Nasional
UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 23 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.370 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Alasan Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Setelah Lima Tahun Serahkan ke Jusuf Kalla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X